Berita

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko/Net

Politik

Andi Yusran: KLB Demokrat Sepihak Kehendak Politik Pribadi Moeldoko, Bukan Istana

SABTU, 06 MARET 2021 | 22:01 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar sepihak dengan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum menjadi sorotan berbagai kalangan.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menganalisa, peristiwa KLB ilegal di Sibolangit itu merupakan kepentingan pribadi Moeldoko.

Selain itu, Andi melihat Moeldoko melakukan kerjasam politik dengan kader Partai Demokrat yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


"Untuk kasus KLB Deli Serdang, saya melihat sebagai sekedar kepentingan individual Moeldoko dan orang-orang dalam Demokrat yang tidak sejalan dengan AHY. Dan bukannya desain dari ‘Istana’," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/3).

Lebih lanjut Doktor Politik Universitas Padjajaran ini mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia sering terjadi konflik internal partai melibatkan pihak eksternal yang identik menjadi penguasa pemerintahan.

Imbasnya, kata Andi, desaind dari pemegang kekuasaan biasanya memiliki agenda meminggirkan elite partai yang dinilai menganggu status quo.

"Desain pemegang kekuasaan terkadang juga memiliki agenda meminggirkan elit partai yang dianggap mengganggu status-quo dan menggantinya dengan elit yang lebih koperatif bagi rezim," demikian kata Andi.

Moeldoko sendiri dipilih secara sepihak oleh kader yang mengaku representasi dari kader Partai Demokrat. Moeldoko saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

KLB ilegal itu berlnagsung singkat dan tanpa membahas anggaran dasar partai.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Duel Panas Timnas Indonesia Vs Malaysia, Ini Rekor Statistiknya

Minggu, 27 September 2026 | 02:22

Tak Peduli Teman, Prabowo Tegas Sikat Pencuri Duit Negara

Minggu, 27 September 2026 | 02:02

Di Balik Kemudahan QRIS, Merchant Tetap Wajib Terima Tunai

Minggu, 27 September 2026 | 01:46

Gugatan Denny Indrayana Cs Untungkan Seluruh Parpol di DPR

Minggu, 27 September 2026 | 01:20

Pemerintah Jangan Pukul Rata Evaluasi IUP

Minggu, 27 September 2026 | 01:07

Emas Rahmat Bawa Indonesia Lompat ke Posisi 14

Minggu, 27 September 2026 | 00:35

Kowani Apresiasi Penegasan Menteri Hukum soal SK Kepengurusan

Minggu, 27 September 2026 | 00:17

Rahmat Erwin Abdullah Persembahkan Emas Kedua Indonesia

Minggu, 27 September 2026 | 00:05

Bhayangkari Salurkan 6 Ribu Paket Sembako untuk Warga Aceh

Sabtu, 26 September 2026 | 23:49

Wamenag Protes Keras Pembebasan Bersyarat Bechi Pemerkosa Santriwati

Sabtu, 26 September 2026 | 23:20

Selengkapnya