Berita

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko/Net

Politik

Andi Yusran: KLB Demokrat Sepihak Kehendak Politik Pribadi Moeldoko, Bukan Istana

SABTU, 06 MARET 2021 | 22:01 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar sepihak dengan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum menjadi sorotan berbagai kalangan.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menganalisa, peristiwa KLB ilegal di Sibolangit itu merupakan kepentingan pribadi Moeldoko.

Selain itu, Andi melihat Moeldoko melakukan kerjasam politik dengan kader Partai Demokrat yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


"Untuk kasus KLB Deli Serdang, saya melihat sebagai sekedar kepentingan individual Moeldoko dan orang-orang dalam Demokrat yang tidak sejalan dengan AHY. Dan bukannya desain dari ‘Istana’," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/3).

Lebih lanjut Doktor Politik Universitas Padjajaran ini mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia sering terjadi konflik internal partai melibatkan pihak eksternal yang identik menjadi penguasa pemerintahan.

Imbasnya, kata Andi, desaind dari pemegang kekuasaan biasanya memiliki agenda meminggirkan elite partai yang dinilai menganggu status quo.

"Desain pemegang kekuasaan terkadang juga memiliki agenda meminggirkan elit partai yang dianggap mengganggu status-quo dan menggantinya dengan elit yang lebih koperatif bagi rezim," demikian kata Andi.

Moeldoko sendiri dipilih secara sepihak oleh kader yang mengaku representasi dari kader Partai Demokrat. Moeldoko saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

KLB ilegal itu berlnagsung singkat dan tanpa membahas anggaran dasar partai.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya