Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Ngabalin Bantah Pendongkelan Demokrat Ada Andil Jokowi,Tapi Moeldoko Bagian Istana, Lucu

SABTU, 06 MARET 2021 | 20:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang membantah adanya andil Presiden Joko Widodo dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat tidak masuk akal.

Begitulah penilaian Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang disampaikan melalui kanal Youtubenya, Sabtu (6/3).

"Bang Ali Ngabalin mengatakan jangan kait-kaitkan nama presiden, jangan hal-hal kecil seperti ini membawa-bawa nama presiden. Sebenarnya sangat lucu sekali statement ini," ujar Pangi.


Menurut Pangi, mungkin banyak pihak bisa menyaksikan secara kasat mata sekarang ini, bahwa keterlibatan Moeldoko dalam pengambialihan kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umumnya, Agus Harimurthi Yudhoyono.

Karena, di dalam KLB Deliserdang jelas-jelas Moeldoko menerima dan datang ke lokasi KLB. Sementara dirinya masih menjabat sebagai Kepala KSP.

"Kalau tidak mau dikaitkan dengan presiden, maka Pak Moeldoko-nya berhentikan sebagai KSP, karena beliau adalah orang lingkaran istana," ucap Pangi.

Maka dari itu, Pangi menggap wajar jika ada yang menyimpulkan prahara Partai Demokrat sekarang ini ada keterlibatan pemimpin negara. Secara otomatis, pernyataan Ali Ngabalin pun tidak masuk akal.

"Bagaimana logikanya secara akal sehat kita bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan presiden, kecuali kalau Pak Moeldoko-nya berhenti dari KSP, baru tidak ada kaitannya dengan presiden," katanya.

"Ini Moeldoko-nya orang dekat presiden yang merupakan orang dekat istana dan bagian dari KSP. Ini menjadi lucu sekali menurut saya, pernyatan ini tidak ada kolerasi linier," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya