Berita

Presiden Jokowi dengan KSP Moeldoko dalam satu kesempatan di Istana Negara/Net

Politik

Kata Irma Suryani, Manuver Moeldoko Gak Ada Sangkut Paut Jokowi

SABTU, 06 MARET 2021 | 18:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Politisi Partai Nasdem Irma Suryani menyarankan agar Moeldoko mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini penting agar tidak menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Moeldoko.

"Karena menurut saya, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan
sikap politik tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden serta institusi kepresidenan dan Kantor Staf Presiden (KSP)," kata Irma dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3).

Irma mengaku yakin, kalau Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencampuri urusan pribadi Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.

Irma mengaku yakin, kalau Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencampuri urusan pribadi Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.

"Situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal Partai, yang tidak ada hubungannya dengan Presiden dan Lembaga Kepresidenan," tandas Irma.

Ia mengingatkan, KSP sebagai institusi negara tetap harus profesional menjalankan tugas untuk mengawal program-program strategis nasional.

"Saya yakin, Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," tandas Irma.

Namun demikian, Irma juga prihatin prahara yang kini menimpa Partai Demokrat. Ia menilai bahwa setiap partai politik pasti memiliki aturan yang tertuang di dalam AD/ART yang menjabarkan bagaimana proses Kongres Luar Biasa (KLB) itu bisa terjadi.

"Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik," pungkas Irma.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya