Analisa Pengamat, Sikap Pemerintah Terhadap Demokrat Jadi Pembuktian Komitmennya Pada Demokrasi

Akhir dari drama Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara akan ditentukan oleh arah keberpihakan pemerintahan Joko Widodo.

Pengamat politik Universitas Parmadina A. Khoirul Umam menyarankan agar pemerintahan Jokowi memilih untuk menyelamatkan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, meskipun notabene partai oposisi.

Dulu, kata Umam, PDIP dipersekusi oleh kekuasaan orde baru.

Belajar dari pengalaman sejarah politik itu, Umam menilai pemerintah saat ini pasti tahu betul bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dirusak otoritarianisme dan pembiaran negara.

Ditambahkan Umam, dari pengalaman itu seharusnya membuat pemerintah saat ini paham bahwa cara-cara kasar pelemahan oposisi itu tidak baik untuk demokrasi.

“PDIP yang kini di pemerintahan tentu tahu betul rasanya dipersekusi. Kesadaran itu seharusnya menggerakkan pemerintah untuk melindungi semua, termasuk kelompok oposisi dari praktik-praktik pembusukan yang tidak sehat itu”, kata Umam, Sabtu (6/3).

Dalam pengamatan Umam, belakangan Presiden Jokowi juga meminta kepada publik agar komitmennya terhadap demokrasi tidak dipertanyakan lagi.

“Sikap pemerintah kepada Demokrat, akan menjadi pembuktian seperti apa sebenarnya kualitas demokrasinya,” kata Umam.  

Umam menyebut, jika pemerintah memilih diam proses intervensi eksternal yang melibatkan KSP Moeldoko itu berjalan, maka akan sangat merugikan kredibilitas moral politik pemerintahan.

“Jangan sampai pemerintah yang berniat baik, malah kena getah dari ulah segelintir elitnya. Nila setitik, rusak susu sebelanga,” katanya.

Kongres Luar Biasa ilegal yang dilakukan di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara itu dilakukan sepihak dan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum.