Massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa dalam aksi protes kudeta Myanmar/Net
Dewan Keamanan PBB tidak dapat menyetujui pernyataan bersama tentang tindakan keras militer Myanmar yang semakin berdarah terhadap para pembangkang pro-demokrasi, dalam sebuah pertemuan tertutup yang digelar pada Jumat (5/3).
Pertemuan tertutup badan yang ditugasi untuk memastikan perdamaian dan stabilitas internasional itu, berakhir tanpa pernyataan apa pun, meskipun ada seruan dari AS dan anggota lainnya untuk membentuk front persatuan guna mengatasi krisis yang saat ini terjadi di Myanmar.
Dua anggota tetap DK PBB yang sama-sama memiliki hak veto, Rusia dan China, sebelumnya telah menyuarakan pendapat untuk mendukung non-campur tangan, menggambarkan situasi yang semakin mengerikan sebagai urusan internal.
Sementara, Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, meminta negara-negara anggota untuk bertindak selama sesi tertutup, seraya memperingatkan bahwa harapan rakyat negara itu 'memudar'.
"Saya telah mendengar langsung permohonan putus asa - dari para ibu, pelajar, dan orang tua - saya menerima setiap hari sekitar 2.000 pesan, untuk tindakan internasional untuk membalikkan serangan yang jelas terhadap keinginan rakyat Myanmar dan prinsip-prinsip demokrasi," katanya kepada dewan, seperti dikutip dari
Anadolu Agency, Sabtu (6/3).
"Persatuan Anda dibutuhkan lebih dari sebelumnya," ujarnya.
Inggris, yang meminta sesi Jumat, mengatakan tak lama setelah pertemuan itu bahwa penting bagi dewan "untuk berbicara dalam satu suara," dan mengatakan akan "mempertimbangkan tindakan lebih lanjut melalui Dewan Keamanan dalam beberapa hari mendatang."
Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan pemerintahan demokratis.
Protes anti-kudeta besar-besaran di seluruh negeri telah menyebabkan tindakan keras militer dengan puluhan korban berjatuhan dan ratusan lainnya ditangkap.
