Kegiatan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum merupakan buah dari tindakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Anas Urbaningrum di masa lalu.
Pasalnya, SBY menggulingkan Anas dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat pada 2013 silam.
Demikian disampaikan anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini", pada Sabtu (6/3).
"Ini buah dari perilaku Pak SBY sebelumnya," kata Sri Mulyono.
Atas peristiwa yang dialami Anas Urbaningrum, Sri bahkan menyebut SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Partai Demokrat sejatinya adalah guru ilegal yang arogan.
SBY juga guru kudeta bagi para kader Demokrat.
Menurut Sri, tidak heran apabila peristiwa KLB Deli Serdang terjadi karena para kader Demokrat belajar dari SBY.
"Pak SBY yang mengajari semua itu sehingga sekarang terjadi KLB. Jika pak SBY tidak mengajari itu maka menurut saya tidak ada tindakan KLB. Tidak ada tindakan ilegal. Tidak ada tindakan arogan. Pak SBY-lah guru ilegal di dalam Demokrat. Guru arogansi demokrat dan guru KLB. Guru kudeta," tegasnya.
Sri yang juga loyalis Anas Urbaningrum ini menuturkan, saat Partai Demokrat dipimpin Subur Budhisantoso dan Hadi Utomo, nyaris tidak pernah terjadi keributan di internal, apalagi hingga berujung KLB.
Namun, masih kata Sri, setelah Anas Urbaningrum terpilih dalam Kongres Partai Demokrat 2010, barulah mulai ada upaya-upaya penggulingan.
Kejadian politik yang menimpa Anas Urbaningrim dijelaskan Sri jelas merupakan cara-cara ilegal.
Sri melanjutkan, SBY pernah mengadakan rapat pimpinan Partai Demokrat di Cikeas tanpa mengundang Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum.
Kemudian, Anas Urbaningrum juga tidak diundang dan diberitahu mengenai acara yang digelar Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKP-DPP).
Tidak hanya itu, Sri juga menyebut SBY pernah secara tiba-tiba berpidato di Jeddah pada 4 Februari 2013 dan meminta KPK menetapkan status hukum terhadap Anas Urbaningrum.
"Ini kan juga nggak bener. Ini kan juga arogan. Ilegal juga. Mengintervensi hukum. Dan tiga hari setelah itu tanggal 7 Februari sprindik anas bocor. Bocornya ke Cikeas. Apakah ini tindakan yang benar? Ini kan pelanggaran hukum yang cukup berat," ungkapnya.
Selanjutnya, pada 8 Februari 2013, SBY kemudian mengambil alih kepemimpinan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sri Mulyono menyebut tindakan SBY itu tanpa proses konstitusi di internal partai.
Atas dasar itu, Sri menyebut bahwa berbagai peristiwa yang dihadapi Anas Urbaningrum saat itu merupakan benang merah atas peristiwa KLB Deli Serdang yang terjadi Jumat (5/3)) kemarin.
"Pak SBY-lah yang mengajari," kata Sri.
Sontak, pernyataan Sri Mulyono itu disanggah oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng yang hadir dalam diskusi Polemik.
Menurut Andi, Sri Mulyono telah memutarbalikan fakta.
SBY, kata Andi, selaku Ketua Dewan Pembina saat itu justru ingin menyelamatkan Partai Demokrat karena kasus hukum yang menjerat Anas.
Mantan Menpora ini mengatakan, Anas ketika itu ingin berhenti dari posisinya sebagai Ketua Umum.
"Lupa Pak Sri? Bahwa saudara Anas itu menyatakan berhenti. Lalu dengan demikian Pak SBY sebagai Ketua Dewan Dembina harus melakukan penyelamatan terhadap partai. Ini yang harus dilakukan. Lalu kemudian menunjuk saudara Syarif Hasan sebagai Ketua Harian," kata Andi.
Atas dasar itu, Andi menegaskan bahwa peristiwa yang dialami Anas berbeda dengan KLB Deli Serdang kemarin.
Sebab, KLB Deli Serdang diinisiasi oleh Moeldoko yang notabene adalah pihak eksternal dan memiliki jabatan Kepala Staf Presiden (KSP).
Tidak hanya itu, Moeldoko juga bukan kader Partai Demokrat. Dia justru bersekongkol dengan para mantan kader untuk mengambilalih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.
"Kalau yang sekarang ini ada elemen kekuasaan yang berada di luar partai yang namanya KSP Moeldoko. Lingkaran dalam istana dengan kekuasaan dan uang bersekongkol dengan orang-orang yang sudah keluar dari partai," tegasnya.
"Ini persoalan eksternal. Intervensi kekuasaan terhadap partai Demokrat. Partai yang kebetulan sedang berseberangan dengan Pemerintah dan mereka ini, orang-orang ini broker-broker dalam partai. Yang memang mau jual-jual partai. Kebetulan ada yang mau beli. Ketemulah. Jadi beda dengan soal Anas," demikian Andi.
Selain Sri Mulyono dan Andi Mallarangeng, turut hadir secara virtual dan menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro, dan Pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda.
