Berita

KSP Moeldoko dan Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan di Istana Negara/Net

Politik

Diamnya Jokowi Kepada Moeldoko Berdampak Kepada Kredibilitas Pemerintahannya

SABTU, 06 MARET 2021 | 15:07 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kredibilitas kepemimpinan Joko Widodo turut berpengaruh dengan sikap diamnya melihat bawahanya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengacak-acak Partai Demokrat.

"Ini memang berdampak di pemerintahan. Kredibilitas pemerintahanya akan dipertanyakan. Sebagai atasan tak menegur Moeldoko," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/3).

Belum lagi, Jerry berkeyakinan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laolly akan mensahkan kegiatan yang diklaim sepihak sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal ini tentu makin memperburuk citra pemerintah yang kerap merusak partai politik di Indoensia.


"Saya nilai akan di akomodir oleh KemenkumHAM saya percaya dan yakin mereka akan melegalkan KLB Sumut. Ini alasannya ini akan mendukug dan bergabung dengan pemerintahan saat ini," tandas Jerry.

Namun demikian, Jerry menilai publik sudah cerdas melihat mana yang legal dan ilegal.

Disisi lain, Jerry menyoroti sikap Moeldoko terhadap SBY yang dinilai tidak beretika, padahal saat masih aktif sebagai anggota TNI beberapa posisi strategis seperti KSAD dan Panglima TNI diberikan SBY saat menjabat sebagai Presiden dua periode kepada Moeldoko.

"Moeldoko lupa jasa Presiden SBY memberikan kepercayaan sebagai Panglima TNI saat menjabat. Tapi dalam politik tak berlaku ada idiom "Dalam politik tak ada kawan yang abadi". ungkap Jerry.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya