Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KS), Moeldoko/RMOL

Politik

Rakyat Baca KLB Deliserdang Sebagai Permainan Kasar Moeldoko Kepanjangan Tangan Kekuasaan

SABTU, 06 MARET 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelakasanaan kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun, banyak pihak memandang kegiatan ini merupakan bagain dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.

Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.


"Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politi RMOL, Sabtu (6/3).

Lebih jelas lagi, Rizal menyebutkan posisi Moeldoko disaat munculnya isu kudeta hingga kejadian KLB ini jelas-jelas tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Disamping itu, ada pernyataan pihak berwenang yang menurutnya kontradiktif terkait KLB Deliserdang ini. Yang mana disatu sisi menyatakan tidak mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Tapi disisi yang lain tidak juga membubarkan kegiatan yang diselenggarakan di The The Hill Resort Sibolangit itu.

"Karena masalah internal katanya," tekannya.

Karena itu, Rizal meyakini banyak pihak akan melihat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan rezim sekarang ini dalam perkara Partai Demokrat.

"Tentu semua akan melihat bukti-bukti nyata untuk membuat Istana gentar, jika tidak ya nasib berbicara lain. Menkumham mengesahkan hasil KLB, artinya matilah SBY dan AHY," tuturnya.

"Demokrat abal-abal berubah menjadi Demokrat baru tangan Istana, koalisi hasil kooptasi atau aneksasi. Persetan dengan demokrasi, katanya," demikian M Rizal Fadillah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya