Komjak Ingatkan Hakim Lebih Jeli Terhadap Intervensi Peradilan Mafia Tanah

Dibutuhkan kejelian penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani kasus mafia tanah, termasuk kasus sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak mengingatkan hal ini agar kasus mafia tanah terbebas dari upaya rekayasa atau intervensi hingga persidangan.

"Saya kira masukan kepada penegak hukum khusus sengketa pertanahan, apalagi persoalan penipuan, itu tidak boleh hanya memegang bukti-bukti formal. Karena bukti-bukti formal banyak direkayasa," ujar Barita kepada wartawan, Jumat (5/3).

Khusus untuk hakim, Barita meminta lebih teliti dalam menggali kebenaran dan jangan hanya berpatokan pada bukti-bukti autentik tanpa mendengarkan sisi historis. Sebab dokumen autentik itu bisa saja dibuat dengan keterangan tidak benar.

Hakim juga harus tegas memutus pejabat yang terlibat kasus pertanahan, baik itu pejabat notaris atau pejabat BPN. Mereka yang terlibat, kata Barita, harus dihukum lebih berat.

"Kita mengharapkan hakim menggali kebenaran materiil, tidak hanya berpedoman kepada bukti-bukti yang banyak merugikan masyarakat kecil soal kepemilikan tanah," sambungnya.

Barita menyampaikan, mafia tanah sering kali memanfaatkan ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat mengurus kepemilikan tanah. Karena itu, menurutnya, sanksi hukum bagi mafia tanah harus lebih diperberat.

Senada dengan Komjak, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad juga mengingatkan lembaga peradilan agar tetap independen.

Soal kasus sengeta tanah di Cakung, Suparji menduga kasus tersebut melibatkan oknum-oknum dari pihak-pihak terkait. Alasannya, mafia tanah selama ini tidak mudah dideteksi, apalagi diberantas.

“Semangat memberantas mafia tersebut harus otentik alias nyata, sekarang adalah momentum yang baik untuk merealisasikannya,” tandasnya.