Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko/Net
Sanggahan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi di dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang, Sumatera Utara, hari ini.
Pasalnya, Moeldoko didapuk oleh mayoritas peserta KLB Deliserdang sebagai ketua umum Partai Demokrat, dan tidak lama setelah itu dirinya menerima jabatan tersebut meski hanya lewat sambungan telpon.
Menurut Ketua Umum yang sah dipilih dalam kongres kelima Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu, Agus Harimurthi Yudhoyono, terbuka sudah tabir kepalsuan dari sikap Moeldoko, yang pada awal isu kudeta Demokrat merebak terus menyanggah ikut terlibat di dalamnya.
"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak kini sudah terang benderang, terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD tadi (menjadi ketua umum)," ujar sosok yang kerap disapa AHY ini dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3).
"Kita saksikan, kita dengar bersama melalui sejumlah media, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti, bahwa yang bersangkutan, KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut. Kita dengar bersama tadi," sambungnya.
Dengan begitu, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai semua sanggahan yang disampaikan Moeldoko runtuh, sekaligus membenarkan bahwa dirinya ikut terlibat dalam upaya kudeta AHY.
"Yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat," tuturnya.
Disamping itu, AHY juga berpendapat para kader, mantan kader yang terlibat di dalam KLB Deliserdang tidak mungkin mempunyai semangat yang begitu menggebu-gebu melaksanakan KLB ilegal jika tidak ada sokongan dari Moeldoko.
"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," demikian AHY menegaskan.
