Berita

Bahlil Lahadalia dan M. Lutfi/Net

Politik

Jerumuskan Presiden, Relawan JoMan Desak Pencopotan Bahlil Lahadalia Dan M. Lutfi

JUMAT, 05 MARET 2021 | 17:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) mengkritisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait investasi miras dan investasi asing.

Joman menilai dua pejabat tersebut menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Joman juga mengkritik buruknya tata kelola surat-menyurat di Sekretaris Negara.

Ketua Joman, Imanuel Ebenezer mengatakan, harusnya investasi miras oleh asing dipertimbangkan efek politik dan sosialnya.


"Niat boleh baik, hanya saja efeknya bisa bola liar. Apa tidak bisa mencari investasi asing di sektor lain yang lebih baik," kata Noel sapaan akrabnya, Jumat (5/3).

Dirinya juga menilai, seharusnya presentasi investasi asing miras disampaikan terbuka ke Presiden. Apa efek sosial dan efek politiknya. Hingga tidak memunculkan perdebatan yang melemahkan kewibawaan Presiden.

"Lembaga Sesneg juga harusnya memfilter adminitrasi surat-surat yang hendak ditandatangani Presiden. Beri dong pertimbangan ke Presiden. Mana yang bisa bahaya atau merugikan Presiden," katanya.

Noel juga menyoroti soal aduan Menteri Perdagangan M. Luthfie soal barang asing di e-commercial.

"Lha hari ini kan kita sedang shifting, pembeli dan penjual ada dimana saja. Orang Indonesia jualan kaos online bisa tembus ke New York, Paris bahkan Moscow. Begitu juga sebaliknya orang Eropa bisa jualan parfum online dibeli warga Jakarta. Itulah globalisasi e-commercial," tandas aktivis 98 ini.

Karena itu, harusnya Menteri Perdagangan tidak anti asing. Tambah Noel, lebih bagus, negara memproteksi para penjual online dalam negeri.

"Skemanya bisa pajak atau promosi. Kalau Mendag anti barang asing, bagaimana nanti kemitraan Indonesia dengan negara asing," kata Noel.

Terakhir, dia meyakini bahwa pernyataan presiden benci barang asing adalah bagian meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal.

"Jangan biarkan menteri dan pejabat negara menjerumuskan Presiden dalam kesesatan politik murahan," demikian Imanuel Ebenezer.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya