Berita

Kepala KSP Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Jika Benar Ambil Alih Kepemimpinan AHY, Jokowi Harus Evaluasi Moeldoko

JUMAT, 05 MARET 2021 | 05:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Berbagai kecurigaan muncul di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan KLB. Walaupun illegal karena dinilai tidak memenuhi syarat-syarat AD/ART Partai Demokrat yang sah.

“Memang cukup mengherankan mencermati  persistennya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun syarat-syarat KLB menurut  AD/ART partainya itu tidak mungkin dipenuhi, karena terkait persetujuan ketua MTP (Majelis Tingi Partai),” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam.

Analisa Umam, jika benar ada agenda pengambilalihan kepemimpinan secara paksa, maka tindakan politik itu tidak lepas dari arus kelompok tertentu.

“Yang pasti, tampak jelas cara mereka cukup sistematis dan diback up oleh elemen-elemen eksternal, termasuk pihak yang bisa menyadap komunikasi dan akun-akun pribadi pengurus PD," katanya.

Umam mengatakan, jika sampai KLB PD itu berakhir seperti Partai Berkarya, maka hal itu akan mengonfirmasi bahwa pemerintah melakukan pembiaran atas upaya pembusukan kekuatan oposisi.

"PDIP sebagai partai penguasa pernah merasakan bagaimana partainya dipersekusi di zaman Orba. Jika Presiden Jokowi dan pemerintah serius pada komitmen demokrasi, seharusnya ikut melindungi eksistensi Demokrat, untuk demokrasi yang sehat. Rakyat akan melihat seperti apa sebenarnya kualitas komitmen demokrasi pemerintahan ini", kata Umam.

Selain itu, Umam juga mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi keterlibatan Moeldoko dalam GPK-PD ini.

"Jika memang terlibat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi posisi Moeldoko di pemerintahan saat ini," katanya.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

UPDATE

Makin Tinggi, Tambahan Positif Covid-19 Hampir Tembus Sepuluh Ribu Dalam Sehari

Minggu, 13 Juni 2021 | 21:47

Natalius Pigai: Yang Nuduh Tito Eksekutor Kriminalisasi HRS Kejam Dan Salah Besar, Saya Saksi Hidupnya

Minggu, 13 Juni 2021 | 21:21

Bersama Rombongan, Gubernur Edy Rahmayadi Silaturahmi Ke Rumah Quran Milik UAS

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:57

Pengamat: Kekejaman OPM Bunuh Orang Asli Papua Bukti Mereka Makin Tertekan

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:34

Prabowo Belum Goyah Di Puncak Elektabilitas

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:11

Dituduh Punya Beking, Firli Bahuri: Sejak Lahir Tidak Ada Orang Di Belakang Saya Selain Kuasa Tuhan

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:46

BTN Serahkan CSR Untuk Laboratorium Digital Universitas Negeri Semarang

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:33

Soal Panggilan Komnas HAM, Firli Bahuri: Kami Punya Alasan, Kok Disebut Mangkir

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:20

Kunjungi Uma Lengge, Sandiaga Optimis Bima Jadi Destinasi Wisata Baru

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:18

Prabowo Gabung Jokowi Untuk Mengabdi, Said Didu: BuzzerRp Juga Nyatakan Demikian

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:03

Selengkapnya