Berita

Sejumlah saksi memberikan keterangan dalam sidang terdakwa Suharjito dalam kasus suap ekspor lobster/RMOL

Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo

RABU, 03 MARET 2021 | 17:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar mengaku pernah ditelepon Edhy Prabowo untuk meloloskan izin lima perusahaan untuk ekspor benih bening lobster (BBL).

Hal itu diungkapkan Zulficar saat bersaksi dalam dipersidangan terdakwa Suharjito selaku pemberi suap yang juga pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

Menurut Zulficar, terdapat dua perusahan yang sudah terlebih dahulu melakukan ekspor BBL tanpa sepengetahuannya sebagai Dirjen Perikanan Tangkap pada saat itu.

"Dua perusahaan itu adalah kasus di mana tanpa sepengetahuan saya," ujar Zulficar.

Selain dua perusahaan yang tidak dijelaskan namanya, Zulficar juga menyebut ada ekspor untuk kedua kali pada awal minggu pertama di Juni 2020.

"Kalau tidak salah tanggal 8, tanggal 9 dimana saya diinformasikan bahwa ada 5 perusahaan yang sudah siap ekspor. Ada (perusahaan) Aquatic, ada Marina Samudra Jaya, ada UD Samudera Jaya, kemudian ada 5 di situ," kata Zulficar.

Kelima perusahaan itu diinformasikan sudah siap ekspor BBL. Akan tetapi, dokumennya belum sampai ke tangan Zulficar.

"Makanya kita cek ke Irjen Budidaya, ini minta dipercepat. 'Ini harus dipercepat pak, ini harus segera diproses', segala macam," terang Zulficar.

Pihak yang meminta dipercepat adalah Stafsus Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi. Saat itu, ia dihubungi Andreau melalui pesan WhatsApp group.

"Kita punya WA group, saya yang bikin, saya masukan semua eselon 1 di situ supaya prosesnya transparan. Nama grupnya WA group 'Usaha Lobster'," jelas Zulficar.

Zul mengaku diminta untuk menandatangani Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Padahal, SPWP tersebut belum diterima Zulficar dari Dirjen Budidaya.

Selanjutnya, Zulficar akhirnya diberikan dokumen tersebut. Saat dilakukan pengecekan, katanya, seluruh dokumen sudah lengkap dan dinyatakan oleh Dirjen Budidaya sudah berhasil budidaya.

"Tapi saya tidak yakin, bagaimana mungkin perusahaan yang baru satu bulan, dua bulan berdiri, baru mengajukan permohonan untuk budidaya ini sudah dikatakan sukses budidaya, apalagi sukses untuk restocking," terang Zulficar.

Ia kemudian tetap diminta untuk menandatangani surat kelima perusahaan tersebut namun ditolak dengan alasan bertentangan dengan Dirjen Budidaya meski pihak Dirjen Budidaya mengaku sudah meloloskan.

Penolakan Zulficar tersebut kemudian dilaporkan Andresau kepada Menteri Edhy. Tak berselang lama, ia kemudian ditelepon langsung oleh Edhy Prabowo.

"Saya ditelfon hari Kamis oleh Pak Edhy, digambarkan oleh beliau, 'Pak Fickar diloloskan saja itu perusahaan-perusahaan tersebut, khawatir mereka itu sudah di bandara barangnya. Kalo di bandara kita gagal suratnya tidak keluar, bisa-bisa barangnya rugi, bermasalah atau segala macam. Kita nanti yang malah salah'," jelas Zulficar meniru ucapan Edhy di telepon.

"Akhirnya saya review secara administrasi memang sudah lengkap. Artinya saya tandatangan pun memang sudah lengkap waktu itu. Akhirnya saya tandatangan 5 dokumen tesebut. Kemudian minggu depannya saya mengajukan surat pengunduran diri," pungkas Zulficar.

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Megawati Mengalah Untuk Jokowi, 2024 Puan Yang Mengalah Buat Ganjar?

Rabu, 07 April 2021 | 14:57

Keluar Negeri Tanpa Dokumen, Politisi PDIP Menduga Ada Main Mata Lukas Enembe Dan Pemerintah

Sabtu, 03 April 2021 | 02:35

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

UPDATE

Banyak Menteri Mengecewakan Publik, Reshuffle Kabinet Jokowi Sah Dilakukan

Selasa, 13 April 2021 | 02:06

Tahun Ini Provinsi Banten Hanya Buka 30 Formasi CPNS

Selasa, 13 April 2021 | 01:52

Hormati Orang Puasa, Bupati Ngawi Imbau Warganya Tidak Merokok Dan Ngopi Sembarangan

Selasa, 13 April 2021 | 01:50

Khofifah Minta Percepatan Penanganannya Korban Terdampak Gempa Di Lumajang

Selasa, 13 April 2021 | 00:52

Masa Pandemi, Menag Ingatkan Umat Jaga Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Ramadan

Selasa, 13 April 2021 | 00:22

Berhasil Lindungi Masyarakat, Bukhori Yusuf Desak Mensos Lanjutkan Bantuan Sosial Tunai

Senin, 12 April 2021 | 23:56

Sambut Ramadhan, Pertiwi Indonesia Kirim Perlengkapan Ibadah Dan Buka Dapur Umum Ke Adonara

Senin, 12 April 2021 | 23:40

Inilah 11 Pemenang Top Spender bjb Poin

Senin, 12 April 2021 | 23:40

Adhie Massardi: Libatkan Masyarakat Penting Dalam Mencari Pemimpin Negeri

Senin, 12 April 2021 | 23:12

Update Bencana NTT: Korban Meninggal 179 dan Yang Belum Ditemukan 46 Orang

Senin, 12 April 2021 | 22:57

Selengkapnya