Direktur KPN: Protes NU Dan MUI Soal Investasi Miras Sinyal Dari Wapres Maruf Amin

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul meyakini peran Wakil Presiden Maruf Amin dibalik pembatalan aturan investasi minuman keras di dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Adapun peran itu, kata Adib kerasnya protes dari MUI dan NU terhadap aturan tersebut. Karena Adib melihat, Maruf Amin diyakini tak akan diam begitu saja dengan pengesahan Perpres yang juga ditolak publik.

“MUI dan NU yang masih terafiliasi dengannya protes bisa dibaca sebagai tanda kepanjangan Wapres,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).

Namun disisi lain, Adib melihat Perpres diduga ada upaya pembusukan dari dalam. Karena menurut Adib, hal tersebut sebagai satu kelaziman terjadi di setiap periode kedua sebuah kepemimpinan, di mana konsolidasi sulit terbentuk karena elemen-elemen di dalam pemerintah sudah berpikir untuk Pilpres 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di mana dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.