Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan seorang petinggi Ditjen Pajak Kemenkeu menjadi tersangka kasus suap perpajakan.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendukung langkah KPK untuk segera mengusut tuntas kasus grativikasi ditjen pajak tersebut.
"Mendorong KPK untuk terus melanjutkan penyilidikan terhadap korupsi sektor perpajakan. KPK jangan ragu, tapi segera bertindak demi kepentingan rakyat," ucap Kamrussamad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan selama pandemi Covid-19, penerimaan pajak jeblok hingga -19,7 persen, yaitu sepanjang tahun 2020.
Terlebih adanya dugaan korupsi yang menyeret nama petinggi Ditjen Pajak di tengah situasi pandemi yang masih belum pasti kapan berakhir.
"Penerimaan negara selama Covid-19 mengalami penurunan yang tajam, sangat disesalkan jika korupsi pajak masih terjadi, kesejahteraan pegawai pajak sudah luar biasa, bahkan pelayanan vaksin pun kita minta diprioritaskan," tegasnya.
"Tapi kenyataannya, menghianati amanat reformasi perpajakan," imbuh Kamrussamad menambahkan.
Dia meminta agar Dirjen Pajak bertanggung jawab atas adanya dugaan korupsi perpajakan yang menyeret petinggi Ditjen Pajak serta konsultan pajak.
"Dirjen harus bertanggung jawab," tandas Kamrussamad.
KPK dikabarkan telah menetapkan seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi tersangka kasus suap. Penetapan tersangka dilakukan dalam kasus suap terkait pembayaran pajak sejumlah perusahaan.
