Berita

Polisi Myanmar bersiap menghadapi para pengunjuk rasa/AP

Dunia

Dapat Tekanan Internasional, Junta Militer Myanmar Minta Polisi Tak Gunakan Amunisi Langsung

SELASA, 02 MARET 2021 | 10:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta militer Myanmar dilaporkan telah meminta pertanggungjawaban petugas keamanan yang menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa hingga korban jiwa berjatuhan.

Militer juga meminta petugas keamanan untuk tidak menggunakan amunisi langsung untuk menghadapi demonstrasi besar-besaran yang bertujuan untuk menolak kudeta.

Pengumuman itu disampaikan dalam siaran yang dikelola militer, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (2/3).


Unjuk rasa pada Sabtu (27/2) dan Minggu (28/2) di Myanmar telah menjadi yang paling mematikan sejak kudeta pada 1 Februari. Lantaran 18 pengunjuk rasa dinyatakan tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka.

Militer juga menangkap lebih dari 1.300 pengunjuk rasa yang melakukan aksi di seluruh penjuru negeri.

Gelombang baru aksi unjuk rasa diperkirakan akan terjadi pada Selasa, di mana warga akan meluapkan kemarahannya setelah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi mendapatkan dakwaan tambahan.

Di tengah kekerasan yang terus meningkat, militer Myanmar menghadapi tekanan internasional. Beberapa negara bahkan telah memberlakukan sanksi.

Para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan untuk bertemu secara khusus pada Selasa untuk membahas situasi di Myanmar untuk pertama kalinya sejak kudeta. Itu karena selama ini ASEAN masih memegang prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri anggotanya.

Tetapi negara-negara ASEAN sepakat bahwa situasi di Myanmar dapat berpengaruh terhadap kestabilan kawasan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya