Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)/Net
Sederet kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan membuat elektabilitas dan akuntabilitas partai akan tergerus di mata rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang menambah daftar kader PDIP terlibat kasus hukum dengan KPK.
Menurut Satyo, partai politik seharusnya konsisten menyaring kadernya. Karena, parpol memiliki tugas untuk membangun peradaban Indonesia.
"Mestinya terus mengingatkan kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan apalagi korupsi, namun sepertinya komitmen itu tidak ditaati oleh sebagian kader PDIP dengan terkaitnya mereka disebagian perkara korupsi," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/3).
Dengan banyaknya kader dan kepala daerah dari PDIP yang terseret kasus korupsi, kata Satyo, tidak akan mempengaruhi elektabilitas suara partai dalam jangka waktu pendek ini.
"Beda halnya ketika kasus korupsi akan punya pengaruh yang besar terhadap elektabilitas jika yang tersangkut adalah elite di pimpinan pusat partai. Namun, artinya peran parpol tersebut gagal dalam membangun peradaban masyarakat karena berkontribusi terhadap kerusakan sosial," jelasnya.
Satyo menilai, seharusnya PDIP sejak awal mempunyai komitmen dalam proses penyaringan terhadap orang-orang yang berpotensi mempunyai persoalan hukum.
"Orang yang berpotensi punya persoalan hukum harusnya ditolak sedari awal karena itu seluruh proses pencalonan dan dukungan harus dipertanggungjawabkan oleh partai tersebut," terangbta.
Sayangnya, lanjut Satyo, itu tidak terjadi di beberapa kasus lain yang di mana kader-kader PDIP juga diduga terlibat persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Sebut saja, Harun Masiku, Juliari Batubara, Herman Herry dan Ihsan Yunus. Tentunya rentetan kejadian ini akan menggerus akuntabilitas dan elektabilitas partai di mata rakyat," pungkasnya.
