Berita

Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan/Net

Nusantara

Belasan Laporan Sengketa Tanah Masuk Ke Ombudsman Banten, Begini Motifnya

SENIN, 01 MARET 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ombudsman Perwakilan Banten mencatat sepanjang tahun 2020 telah menerima sekitar 13 laporan kasus sengketa pertanahan dari masyarakat.

Motif pelaporan sendiri beragam mulai dari sengketa pribadi hingga pemerintahan desa dengan modus pemalsuan sertifikat tanah.

"Ada 13 laporan, motifnya itu bervariasi ada yang sengketa tanah antara orang dengan orang, melaporkan BPN sebagai terlapor. Ada juga aparat pemerintahan melibatkan Desa, kecamatan dalam mengeluarkan surat keterangan silang sengketa," ujar Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan, Senin (1/3).


Dedy menyebutkan, kasus pertanahan tersebut tersebar di beberapa wilayah ada di Kabupaten Serang, Tanggerang, Lebak, Pandeglang serta Kota Serang.

"Tapi, kalau kita bandingkan dengan laporan di tahun 2019, kasus pertanahan di 2020 ada penurunan," katanya seperti dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Dalam penanganan laporan, kata Dedy, Ombudsman selalu bekerjasama dengan BPN dalam rangka mempercepat proses penanganan laporan sengketa dari masyarakat.

"Kita kerjasamanya membentuk vokal point proses percepatan laporan. Kita koordinasikan, kita gelar perkara agar bisa segera di selesaikan dan tidak memakan waktu berlarut-larut," ungkapnya.

Dedy pun meminta kepada masyarakat jika mendapatkan informasi atau menjadi korban dari mafia tanah ini untuk segegera melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) atau ke Ombudsman untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada pada perundang undangan yang berlaku.

"Kita mendukung penuh upaya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia tanah," pungkas Dedy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya