Berita

Kader Partai Demokrat Medan, Arif Tampubolon/RMOLSumut

Politik

KLB Bukan Solusi, Para Pendiri Partai Demokrat Harus Tahan Diri

SENIN, 01 MARET 2021 | 13:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para pendiri Partai Demokrat diminta bisa menahan diri agar kondisi internal partai kembali kondusif. Saat ini Partai Demokrat tengah diuji untuk semakin kuat dan besar.

Demikian dikatakan salah satu kader Partai Domokrat di Medan, Arief Tampubolon, Senin (1/3)

Para kader dan pendiri partai harusnya bisa menahan diri. Kongres Luar Biasa (KLB) bukan solusi untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat.


"Memang harus diakui, jika tidak ada pendiri, tidak ada Partai Demokrat saat ini. Begitu juga sebaliknya, jika bukan SBY calon presiden tahun 2004 lalu, tidak mungkin Partai Demokrat bisa sebesar ini. Jadi saling mengikat dan sama-sama saling terikat," ucap Arief, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Menurutnya, kontra politik dari para pendiri partai wajar saja terjadi sebagai dinamika pendewasaan organisasi. Jika ada yang terkena sanksi, itu menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

"Sampai saat ini AHY yang sah ketua umum partai. Pertanyaannya, kenapa harus Partai Demokrat yang terguncang di periode kedua Jokowi ini? Ini bisa menjadi bahan telaah bagi semua kader dan pendiri. Mari sama-sama kita mawas diri dan kawal Partai Demokrat untuk berjaya kembali di 2024," tutur Arief.

Arief menilai, pemecatan kader partai di tingkat pusat dirasa belum cukup maksimal. AHY juga harus memberikan sanksi kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana tersebut.

"Sangat perlu sanksi diberikan kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana kudeta, biar tahu diri. Jika bukan pemecatan, minimal AHY memberikan sanksi karteker jabatan. Tidak adil jika hanya pendiri partai yang menerima sanksi pemecatan," sebutnya.

Arief juga berharap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu melalui badai politik yang sedang terjadi.

"Sejauh ini kader partai semuanya tetap setia dengan AHY, terkecuali kader yang terlibat rencana kudeta, terkhusus ke masing-masing Ketua DPC," tuntasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya