Berita

Kader Partai Demokrat Medan, Arif Tampubolon/RMOLSumut

Politik

KLB Bukan Solusi, Para Pendiri Partai Demokrat Harus Tahan Diri

SENIN, 01 MARET 2021 | 13:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para pendiri Partai Demokrat diminta bisa menahan diri agar kondisi internal partai kembali kondusif. Saat ini Partai Demokrat tengah diuji untuk semakin kuat dan besar.

Demikian dikatakan salah satu kader Partai Domokrat di Medan, Arief Tampubolon, Senin (1/3)

Para kader dan pendiri partai harusnya bisa menahan diri. Kongres Luar Biasa (KLB) bukan solusi untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat.


"Memang harus diakui, jika tidak ada pendiri, tidak ada Partai Demokrat saat ini. Begitu juga sebaliknya, jika bukan SBY calon presiden tahun 2004 lalu, tidak mungkin Partai Demokrat bisa sebesar ini. Jadi saling mengikat dan sama-sama saling terikat," ucap Arief, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Menurutnya, kontra politik dari para pendiri partai wajar saja terjadi sebagai dinamika pendewasaan organisasi. Jika ada yang terkena sanksi, itu menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

"Sampai saat ini AHY yang sah ketua umum partai. Pertanyaannya, kenapa harus Partai Demokrat yang terguncang di periode kedua Jokowi ini? Ini bisa menjadi bahan telaah bagi semua kader dan pendiri. Mari sama-sama kita mawas diri dan kawal Partai Demokrat untuk berjaya kembali di 2024," tutur Arief.

Arief menilai, pemecatan kader partai di tingkat pusat dirasa belum cukup maksimal. AHY juga harus memberikan sanksi kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana tersebut.

"Sangat perlu sanksi diberikan kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana kudeta, biar tahu diri. Jika bukan pemecatan, minimal AHY memberikan sanksi karteker jabatan. Tidak adil jika hanya pendiri partai yang menerima sanksi pemecatan," sebutnya.

Arief juga berharap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu melalui badai politik yang sedang terjadi.

"Sejauh ini kader partai semuanya tetap setia dengan AHY, terkecuali kader yang terlibat rencana kudeta, terkhusus ke masing-masing Ketua DPC," tuntasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya