Korban Protes Myanmar Terus Berjatuhan, AS Minta Pertanggungjawaban

Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan tindakan tambahan sebagai tanggapan atas kekerasan dan kudeta militer di Myanmar.

Penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan mengatakan Washington dan para mitranya akan meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan kekerasan di Myanmar.

"Kami akan terus berkoordinasi erat dengan sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik, serta seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan," kata Sullivan pada Minggu (28/2), seperti dikutip Reuters.

Sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil pada 1 Februari, Washington telah memberlakukan serangkaian sanksi pada junta. Namun Sullivan mengungkap akan ada banyak kebijakan lainnya yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

"Kami sedang mempersiapkan tindakan tambahan untuk membebankan biaya lebih lanjut kepada mereka yang bertanggung jawab atas pecahnya kekerasan terbaru dan kudeta baru-baru ini," jelas dia.

Menurut kantor hak asasi manusia PBB, sedikitnya sudah ada 18 orang yang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam aksi protes di Myanmar, di mana polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan massa.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai "kekerasan menjijikan" oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap para pengunjuk rasa.

"Kami berdiri teguh bersama orang-orang pemberani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," kata Blinken di Twitter pada Minggu.

Ia menegaskan bahwa AS akan terus mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab.

Sejak 1 Februari, massa pengunjuk rasa melakukan aksi protes untuk menolak pemerintahan junta militer di seluruh penjuru negeri. Tidak jarang demonstrasi yang berawal damai itu diwarnai kekerasan dan bentrokan.