Tingginya Biaya Politik Berujung Korupsi Berbahaya Bagi Partai Penguasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap bukan mengincar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Akan tetapi, memang ada permasalahan di internal PDIP.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik, Muslim Arbi menanggapi banyaknya kader PDIP yang ditangkap oleh KPK karena menyalahi kewenangannya sebagai pejabat publik.

Yang terbaru adalah, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah.

Menurut Muslim, liberalisasi perpolitikan dan politik transaksional saat ini akan menggerus moral para kader partai.

Gerusan moral itu, kata Muslim juga menyasar pada kader PDIP yang berada di lingkaran kekuasaan ataupun yang sedang berkuasa.

"Godaan untuk lakukan tindakan tercela dengan memanfaatkan kekuasaan untuk lakukan korupsi bisa jadi karena sistem politik yang ada beri ruang untuk itu. Semua itu bisa karena politik biaya tinggi tadi itu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/2).

KPK pun kata Muslim, diyakini memang sudah memiliki info atau data awal terkait tindakan rasuah yang dilakukan oleh Nurdin Dkk.

"Semestinya PDIP yang sedang berkuasa saat ini jangan lakukan tindakan tercela itu. Ini berbahaya. Partai penguasa tapi doyan korupsi," pungkas Muslim.