Ilustrasi kapal kandas/Net
Sepanjang tahun 2020, telah terjadi tiga kali kejadian kapal kandas di perairan Batu Berhenti, Provinsi Kepulauan Riau. Kemenko Maritim dan Investasi pun kini fokus pada kondisi keselamatan pelayaran di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura.
Keseriusan itu dibuktikan dengan dilakukannya rapat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura oleh Kemenko Marves. Rakor tersebut membahas perihal jaminan keamanan dan keselamatan kapal di Selat Malaka dan Singapura, khususnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan pemanduan demi mengurangi risiko kecelakaan.
Hadir dalam rakor tersebut Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio, Staf Khusus Menko Marves Bidang Politik dan Keamanan Fred Lonan, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono, dan Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan.
Selain itu, hadir juga pejabat unit-unit Pelaksana Teknis Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala Staf dan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada I TNI AL, serta perwakilan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Pusat Hidro-oseanografi TNI AL, dan Pelindo I.
Staf ahli Menteri Bidang Hukum Laut Okto Irianto mengurai bahwa secara detail rakor membahas mengenai kerja sama pengelolaan Selat Malaka dan Singapura, regulasi, penyelenggaraan kenavigasian, serta rekomendasi peningkatan kualitas layanan pandu kapal.
Penasihat Khusus Kemenko Marves Bidang Hankam Maritim Masetio menyampaikan kecelakaan yang terjadi di dua selat istimewa di Indonesia itu harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kecelakaan yang dialami MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu perlu menjadi perhatian Indonesia sebagai negara berdaulat. Jaminan keselamatan navigasi bagi kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia,†ujar Marsetio pada rakor yang digelar Jumat lalu (26/2).
Diplomat Muda dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rama Kurniawan menambahkan bahwa keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura selama ini dikelola melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Kelompok Ahli Teknis Tiga Negara (Tripartite Technical Expert Group/TTEG). Kelompok ahli ini telah terbangun sejak 1977.
“Sejak 2007, pola kerja sama diperkuat dengan adanya Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism/CM) yang mempertemukan tiga negara pantai tersebut dengan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) dan anggota komunitas maritim dunia lainnya,†imbuhnya.
Salah satu bentuk upaya meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya di wilayah Selat Malaka dan Singapura adalah pelayanan lalu lintas kapal/VTS (Vessel Traffic Service).
Layanan VTS yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi, dan perlindungan lingkungan, melalui pemantauan lalu lintas dan interaksi dengan kapal menggunakan sarana teknologi digital dan perangkat radio.
Mengenai hal ini, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan yang mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa Indonesia tengah menyusun Kertas Informasi mengenai VTS Batam dan VTS Dumai untuk memperkenalkan secara resmi dua VTS Indonesia ini ke Organisasi Maritim Internasional/IMO.
Fasilitas layanan VTS tersebut sebelumnya telah diperkenalkan ke Singapura dan Malaysia melalui Tripartite Technical Expert Group (TTEG) sejak tahun 2018.
Lebih jauh, perwakilan dari TNI AL menyampaikan bahwa operasi yang terus dijalankan TNI dan militer Malaysia, Singapura, dan Thailand sejak 2004 telah berhasil menurunkan gangguan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk maraknya kasus perompakan kapal yang sempat terjadi beberapa tahun sebelumnya.
Demi meningkatkan kesuksesan ini, TNI AL menyampaikan beberapa masukan langkah penting untuk memperkuat kerangka legal kerja sama serta sinergi di lapangan, baik dengan otoritas negara tetangga maupun antar instansi di Indonesia.
