Wajar Bareskrim Tolak Laporan Kerumunan Jokowi Di Maumere

Upaya sejumlah pihak melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri soal kerumunan massa yang terhadi saat kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur, dinilai berlebihan.

Pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan bahwa mereka yang melaporkan Presiden Joko Widodo belum melihat secara jeli simbol non-verbal dari presiden yang mengandung makna mendalam, sehingga sangat tidak tepat jika ada yang melaporkan.

“Karena itu dari aspek komunikasi, laporan ini sangat lemah dari sudut makna yang terkandung dari simbol non-verbal yang disampaikan oleh presiden. Wajar pihak kepolisian, menurut hemat saya, menolaknya,” tegas Emrus kepada redaksi, Minggu (28/2).

Emrus mengaku sudah mengikuti dan menyimak peristiwa berkumpulnya sekelompok masyarakat tersebut lewat berbagai sumber dari sejumlah media. Dia kemudian menyimpulkan bahwa peristiwa itu sama sekali bukan sepengetahuan dan keinginan presiden.

Hal tersebut jelas tergambar dari perilaku komunikasi non-verbal presiden. Dengan memakai masker, Presiden terlihat menggerak-gerakan tangannya ke arah maskernya, sebagai simbol komunikasi non-verbal yang dapat dimaknai dan bertujuan mengingatkan sekelompok masyarakat yang ada di lokasi agar tetap menggunakan masker.

“Dari simbol non-verbal tersebut, sangat jelas bahwa presiden memberi teladan kepada masyarakat agar tetap dan taat menggunakan protokol kesehatan dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Uraian dari perspektif komunikasi di atas, seharusnya serta merta disampaikan oleh Tim Komunikasi Presiden (para Jubir) untuk memberi pencerahan kepada publik. Sayangnya, sambung Emrus, hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini.

Atas alasan itu, Emrus meyarankan kepada presiden agar segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan komunikasi kepresidenan.

“Dengan demikian, manajemen komunikasi kepresidenan ke depan bisa lebih profesional, cepat, lincah, proaktif, kreatif, antisipatif dan yang tak kalah pentingnya menjadi "penasihat" komunikasi bagi presiden,” tutupnya.

Dua unsur masyarakat telah melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim, yaitu Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Koalisi Masyarakat Anti-Ketidakadilan. Namun demikian, laporan keduanya telah ditolak Bareskrim Polri.