Berita

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso/Net

Nusantara

Demokrat DKI Dukung AHY Pecat 7 Kader Pembuat Kegaduhan

SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 20:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah tegas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberhentikan tujuh kadernya dinilai sangat tepat.

"Keputusan Ketum sangat tepat. Tujuh kader itu telah menciptakan kegaduhan dengan melakukan Gerakan Pengambilihan Kepemimpinan PD (GPK-PD)," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (27/2).

Santoso menilai, operasi kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan Demokrat secara inkonstitusional beberapa waktu lalu bukanlah cermin dari karakter dan kultur yang selama ini dibangun di Partai Demokrat yang cerdas, santun dan amanah.


"Mereka yang  diberhentikan itu pantas untuk mendapatkan sanksi tegas," kata Santoso.

Menurutnya, hal ini penting agar soliditas dan kebersamaan yang terbangun selama ini tidak hancur oleh pihak-pihak dari internal maupun eksternal yang akan menghancurkan Partai Demokrat.

"Demokrat saat ini sedang berjuang bersama rakyat memperbaiki keadaan negeri ini," ujarnya.

Santoso mengakui bahwa mereka yang dipecat secara tidak hormat itu telah berkeringat membangun Demokrat, namun sekarang ini lebih banyak lagi kader yang berkontribusi lebih dari mereka.

"Malahan kader-kader itu tidak mengklaim bahwa mereka lebih berjasa dari kader lain," sambung anggota DPR Komisi III ini.

Santoso menekankan, tanpa menghilangkan peran yang sudah dilakukan oleh para senior, namun harus diakui Susilo Bambang Yudhoyono merupakan faktor penentu  keberhasilan yang dicapai Demokrat selama ini.

Seperti diberitakan, DPP Partai Demokrat secara resmi memecat tujuh orang kadernya secara tidak hormat.

Adapun, tujuh orang kader tersebut adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya