Berita

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso/Net

Nusantara

Demokrat DKI Dukung AHY Pecat 7 Kader Pembuat Kegaduhan

SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 20:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah tegas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberhentikan tujuh kadernya dinilai sangat tepat.

"Keputusan Ketum sangat tepat. Tujuh kader itu telah menciptakan kegaduhan dengan melakukan Gerakan Pengambilihan Kepemimpinan PD (GPK-PD)," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (27/2).

Santoso menilai, operasi kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan Demokrat secara inkonstitusional beberapa waktu lalu bukanlah cermin dari karakter dan kultur yang selama ini dibangun di Partai Demokrat yang cerdas, santun dan amanah.


"Mereka yang  diberhentikan itu pantas untuk mendapatkan sanksi tegas," kata Santoso.

Menurutnya, hal ini penting agar soliditas dan kebersamaan yang terbangun selama ini tidak hancur oleh pihak-pihak dari internal maupun eksternal yang akan menghancurkan Partai Demokrat.

"Demokrat saat ini sedang berjuang bersama rakyat memperbaiki keadaan negeri ini," ujarnya.

Santoso mengakui bahwa mereka yang dipecat secara tidak hormat itu telah berkeringat membangun Demokrat, namun sekarang ini lebih banyak lagi kader yang berkontribusi lebih dari mereka.

"Malahan kader-kader itu tidak mengklaim bahwa mereka lebih berjasa dari kader lain," sambung anggota DPR Komisi III ini.

Santoso menekankan, tanpa menghilangkan peran yang sudah dilakukan oleh para senior, namun harus diakui Susilo Bambang Yudhoyono merupakan faktor penentu  keberhasilan yang dicapai Demokrat selama ini.

Seperti diberitakan, DPP Partai Demokrat secara resmi memecat tujuh orang kadernya secara tidak hormat.

Adapun, tujuh orang kader tersebut adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya