Peringatkan Pemerintah, Pigai: Kebijakan Tanpa Dialog Bisa Terjadi Perang Rasial Dan Sipil

Penolakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru (DOB) di Papua perlu dicermati pemerintah dengan penuh kehati-hatian.

Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai mengatakan, perkara otonomi khusus dan politik di tanah papua perlu dilakukan pemerintah dengan melibatkan rakyat.

"Rakyat Dogiyai tolak Otsus dan politik pendudukan DOB Provinsi," kata Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/2).

Ia menjabarkan, pola pikir rakyat Papua kini sudah modern. Berbeda dengan beberapa negara lain di masa penjajahan yang masih memiliki pola pikir yang belum berkembang.

Saat ini, Papua memiliki kekuatan politik yang tak bisa diabaikan, seperti keberadaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Ribuan putra Papua di seluruh dunia, Papua punya sayap politik ULMWP dan TPNOPM (Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka) di mana aborin, indian, dan penduduk pribumi tidak pernah punya di zaman pendudukan," sambungnya.

Sebagai pembela kemanusiaan, kata dia, ia mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk benar-benar melibatkan rakyat Papua dalam mengambil setiap kebijakan di Bumi Cenderawasih.

"Saya ingatkan Jakarta, hati-hati tanpa melibatkan rakyat Papua dalam menyikapi Otsus dan penolakan rakyat atas pemekaran provinsi. Suatu saat bisa terjadi perang rasial dan sipil. Sebaiknya pemerintah buka kran demokrasi melaui dialog," tandasnya.