Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, Gubernur yang memberikan izin Mall Lippo Kemang Village harus mempertanggung jawabkan lantaran Mall tersebut manjadi salah satu penyebab banjir.
JK mengatakan, lahan yang kini dibangun itu sebelumnya merupakan rawa-rawa tempat air meresap. Tapi lahan resapan itu tak ada lagi sehingga air meluap dan tumpah ke rumah-rumah orang.
"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," kata JK kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/2).
Namun demikian, JK memaklumi ketika Pemprov DKI pada saat itu memberikan izin pembangunan lantaran ada pemasukan bagi daerah. Namun resiko tersebut harus dibayar mahal untuk kemudian mengatasi banjir didaerah itu.
Disisi lain menurut JK penaganan banjir diperlukan kolektifitas semua unsur baik pusat maupun daerah mulai dari Pemprov DKI, daerah penyangga, dan masyarakat sekitar.
Di Bogor dan Depok, misalnya, perlu ada waduk. Juga Pemprov DKI perlu terus menambah kawasan hijau sebagai daerah resapan.
Kemudian JK menyoroti soal program normalisasi Ciliwung dan sungai lainya. Menurut JK dibutuhkan ketegasan dari pemerintah pusat maupun daerah atau kongkritnya dibutuhkan koordinasi yang solid antara pusat, Pemprov DKI Jakarta, dengan Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
"Dulu terakhir saya pertemukan antara PUPR dan DKI setuju walau memang ada perbedaan istilah Normalisasi dan Naturalisasi. Ya sudahlah, apa pun istilahnya yang penting banjir kan sederhana yakni air yang masuk lebih besar daripada yang keluar," demikian pandangan JK.
