Zita Kerap Kritisi Anies Soal Banjir, JPS: Terkesan Dipaksakan Dan Tidak Berdasar

Selaku Ketua Pansus Banjir DKI Jakarta, politikus muda PAN, Zita Anjani, belakangan kerap melontarkan kritikannya terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan banjir di ibukota.

Bahkan, Zita dianggap telah menuding Anies tidak bekerja serius dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad menilai, kritikan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI itu cenderung tendensius terhadap pribadi Anies Baswedan.

"Kritikan Zita terkesan dipaksakan dan tidak berdasar," kata Syaiful, Jumat (26/2).

Apalagi, menurut Syaiful, hasil kajian dari studi banding Pansus Banjir DPRD DKI yang selama ini dijadikan amunisi untuk melancarkan kritik tak relevan lagi untuk menjawab persoalan Jakarta.

Pasalnya, Surabaya dan Semarang yang menjadi daerah sebagai lokasi kunjungan kerja tempat ‘Pansus belajar’, ternyata justru beberapa kali dihantam banjir besar.

“Kita tetap hargai Pansus Banjir DPRD yang dipimpin Zita Anjani, kita apresiasi karena mereka sudah bekerja. Meskipun, hasilnya tidak bisa dijadikan rujukan atau referensi dalam penanganan banjir di Jakarta," kata Syaiful, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

"Karena kan mereka berkunjung ke Surabaya pada 22 Oktober, tapi setelah kunjungan Pansus itu, Surabaya dan Semarang malah banjir besar,” sambungnya.

Karena itu, Syaiful mempertanyakan klaim keberhasilan hasil kajian Pansus Banjir DPRD DKI di dua kota tersebut.

Syaiful juga menyebut, kritik Zita keliru dengan menyebut Anies tidak bekerja terkait persoalan banjir Jakarta.

Karena, menurut Syaiful, faktanya adalah dampak dan korban banjir Jakarta pada akhir pekan lalu berkurang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BPBD DKI, titik genangan yang terdampak awal tahun 2021 hanya 200 RT dari total 30.000 RT di DKI atau hanya 0,6 persen.

Selain itu, Zita juga diminta tak tutup mata terkait banjir Jakarta yang surut hanya dalam waktu satu hari atau lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau bicara banjir Jakarta, ukuran kerja atau kinerja Pemprov ya harus dilihat dari dampak itu, misalnya jangkauan banjirnya berkurang, waktu surutnya lebih cepat. Yang ditunggu masyarakat kan itu,” tegas Syaiful.

Namun demikian, Syaiful berharap wakil rakyat di DPRD DKI tetap melakukan fungsi kontrolnya dengan menyampaikan kritik terhadap kinerja jajaran eksekutif.

Tetapi, menurutnya, dewan juga tidak boleh menyangkal apa yang sudah dikerjakan Pemprov.