Berita

Perdana Menteri Nikol Pashinyan saat berbicara di depan pendukungnya di alun-alun pusat kota Yerevan, Kamis 25 Februari 2021/Repro

Dunia

PM Armenia: Jika Presiden Gagal Memecat Kepala Tentara, Berarti Dia Juga Terlibat Kudeta Militer

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Staf Umum Angkatan Darat Armenia Onik Gasparyan dengan tegas menolak permintaan  pengunduran diri. Pernyataan itu diposting oleh Tentara Nasional Armenia di akun Facebook-nya pada Kamis (25/2).

"Kepala Staf Umum Armenia Onik Gasparyan dengan tegas menolak permintaan pengunduran diri, dengan menyatakan bahwa 'tuntutan tentara tidak dapat diubah'," tulis pernyataan itu.

"Para jenderal mengirimkan sinyal ke (perdana Menteri) Pashinyan, bahwa jika tekanan terhadap Gasparyan terus berlanjut, situasinya akan semakin memburuk," lanjut pernyataan itu.


Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah mendesak Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Onik Gasparyan untuk mengundurkan diri secara sukarela atau ia akan mengajukan permintaan kepada presiden untuk mencopot Gasparyan.

Tindakan itu dilakukan Pashinyan tak lama setelah Angkatan Bersenjata mengeluarkan surat pernyataan yang mendesak agar ia  mundur sebagai perdana menteri karena dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara.

"Saya meminta Kepala Staf Umum Armenia Onik Gasparyan untuk mengundurkan diri. Dia tidak akan bisa membangkitkan tentara melawan rakyat. Saya tidak akan mengizinkan itu. Semua prajurit lainnya harus kembali bertugas," kata Pashinyan di depan para pendukungnya di alun-alun pusat kota Yerevan, Kamis (25/2).

Perdana Menteri Armenia mengklaim bahwa dia akan menganggap Presiden Armen Sargsyan sebagai kaki tangan dalam upaya kudeta militer jika dia gagal memecat Gasparyan.

"Jika presiden Armenia gagal menandatangani pengunduran diri Kepala Staf Umum, apakah itu berarti dia bergabung dengan kudeta? Saya yakin, itu benar," kata Pashinyan, seperti dikutip dari Tass.

Dalam pidatonya di depan pendukungnya, Pashinyan mengulang kembali kalimatnya, bahwa apa yang dilakukan Angkatan Laut itu adalah  'percobaan kudeta militer' dan bahwa tentara dan abdi negara tidak boleh terlibat dalam politik.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya