Berita

Perdana Menteri Nikol Pashinyan saat berbicara di depan pendukungnya di alun-alun pusat kota Yerevan, Kamis 25 Februari 2021/Repro

Dunia

PM Armenia: Jika Presiden Gagal Memecat Kepala Tentara, Berarti Dia Juga Terlibat Kudeta Militer

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Staf Umum Angkatan Darat Armenia Onik Gasparyan dengan tegas menolak permintaan  pengunduran diri. Pernyataan itu diposting oleh Tentara Nasional Armenia di akun Facebook-nya pada Kamis (25/2).

"Kepala Staf Umum Armenia Onik Gasparyan dengan tegas menolak permintaan pengunduran diri, dengan menyatakan bahwa 'tuntutan tentara tidak dapat diubah'," tulis pernyataan itu.

"Para jenderal mengirimkan sinyal ke (perdana Menteri) Pashinyan, bahwa jika tekanan terhadap Gasparyan terus berlanjut, situasinya akan semakin memburuk," lanjut pernyataan itu.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah mendesak Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Onik Gasparyan untuk mengundurkan diri secara sukarela atau ia akan mengajukan permintaan kepada presiden untuk mencopot Gasparyan.

Tindakan itu dilakukan Pashinyan tak lama setelah Angkatan Bersenjata mengeluarkan surat pernyataan yang mendesak agar ia  mundur sebagai perdana menteri karena dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara.

"Saya meminta Kepala Staf Umum Armenia Onik Gasparyan untuk mengundurkan diri. Dia tidak akan bisa membangkitkan tentara melawan rakyat. Saya tidak akan mengizinkan itu. Semua prajurit lainnya harus kembali bertugas," kata Pashinyan di depan para pendukungnya di alun-alun pusat kota Yerevan, Kamis (25/2).

Perdana Menteri Armenia mengklaim bahwa dia akan menganggap Presiden Armen Sargsyan sebagai kaki tangan dalam upaya kudeta militer jika dia gagal memecat Gasparyan.

"Jika presiden Armenia gagal menandatangani pengunduran diri Kepala Staf Umum, apakah itu berarti dia bergabung dengan kudeta? Saya yakin, itu benar," kata Pashinyan, seperti dikutip dari Tass.

Dalam pidatonya di depan pendukungnya, Pashinyan mengulang kembali kalimatnya, bahwa apa yang dilakukan Angkatan Laut itu adalah  'percobaan kudeta militer' dan bahwa tentara dan abdi negara tidak boleh terlibat dalam politik.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya