Berita

Juru Bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov/Net

Dunia

Rusia Prihatin Tapi Tidak Mau Campuri Urusan Internal Armenia Soal Upaya Lengserkan Perdana Menteri

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 06:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Situasi yang terjadi di Armenia tidak lepas dari sorotan negara-negara lain, termasuk Rusia. Kremlin mengamati dengan cermat perkembangan yang terjadi, tetapi tetap menghormati itu sebagai masalah internal Armenia.

Juru Bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan, Jumat (25/2), bahwa negaranya ikut prihatin atas kekacauan internal yang terjadi di Yerevan.

Perdana Menteri Nikol Pashinyan mendapat serangan dari Angkatan Darat Armenia. Para tentara itu meminta Pashinyan beserta jajarannya segera mengundurkan diri, menyusul aksi protes massa yang mengerubung jalan-jalan di ibu kota di hari sebelumnya.


Pashinyan telah mengomentari desakan mundur itu sebagai 'Kudeta Militer'.

"Kami mengamati dengan prihatin perkembangan situasi di Armenia," kata Peskov menanggapi pertanyaan tentang penilaian Kremlin terhadap situasi tersebut, seperti dikutip Tass.

"Dan kami menganggap ini adalah urusan internal Armenia, sekutu terdekat kami yang paling penting di Kaukasus," kata Peskov.

Meski begitu, Peskov mengatakan Kremlin akan siap sedia jika dimintai pendapatnya.

"Kontak antara Moskow dan Yerevan bisa diatur dengan cepat jika diperlukan," kata Peskov.

Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Armenia Ara Aivazian melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, menurut pernyatan Kementerian Luar Negeri Armenia.

Tidak dijelakan dengan pasti apa isi percakapan itu, namun kementerian mengatakan keduanya membahas tentang keamanan dan stabilitas regional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya