Berita

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin/Net

Politik

Komisi I DPR: OTT Jualan Konten Tapi Tak Bayar Pajak, Ini Tidak Adil

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 22:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan raksasa digital dunia atau Over The Top (OTT) yang beroperasi di Indonesia perlu disikapi pemerintah agar lebih memberikan kontribusi kepada negara.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan, pada dasarnya OTT mengacu kepada perusahaan yang menyediakan layanan jasa konten, seperti media sosial Facebook, YouTube, Twitter dan lain-lain.

"Nah, mereka ini kan perusahaannya terdaftar dan bayar pajak di negara lain atau asalnya (Amerika Serikat), tapi beroperasi lintas negara dan bisa jual konten iklan digital ke negara mana pun. Buat Indonesia, ini tak adil karena mereka jualan konten digital di kita tapi tak bayar pajak ke kita," tegas TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (25/2).

Diakui politisi PDIP ini, dari beberapa regulasi yang ada memang selama ini belum secara eksplisit menyentuh keberadaan OTT.

"Pengaturan layanan OTT selama ini memang masih luput, baik dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi maupun PP 52/2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi," ungkapnya.

Namun demikian, ia optimis di bawah Pemerintahan Jokowi, kedaulatan digital dan soal keberadaan OTT yang selama ini luput akan diatur secara tegas.

"Saat ini, pemerintah sudah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP 46/2021 tentang Postelsiar) sebagai aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu poin utamanya adalah mengatur operasional OTT di Tanah Air," jelasnya.

Ketegasan Indonesia terhadap OTT masih kalah dengan beberapa negara lain. Seperti Australia, melalui kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison, Australia memberikan tekanan secara konkret kepada para penyedia layanan jasa konten atau Over The Top (OTT), salah satunya kepada Facebook.

Terbaru, Australia menekan raksasa digital Facebook agar mau berbagi keuntungan dengan media-media lokal Australia. Termasuk mengesahkan undang-undang baru bernama News Media Bargaining Code Law yang mewajibkan perusahaan teknologi seperti Facebook dan Google membayar komisi kepada perusahaan media, untuk setiap artikel berita yang muncul di cuplikan (snippet) dan tautan Google Search.

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

UPDATE

Sandiaga Uno Target 23,8 Juta Pelaku Parekraf Divaksin Covid-19 Dalam Setahun

Minggu, 18 April 2021 | 11:32

Nadiem Minta PP 57/2021 Direvisi, Pimpinan Komisi X: Sungguh Sangat Tidak Teliti

Minggu, 18 April 2021 | 11:22

Makna Di Balik Simbol Dan Pesan Rahasia Ratu Elizabeth Saat Pemakaman Pangeran Philip

Minggu, 18 April 2021 | 11:19

Soal Larangan Mudik, Pakar Virologi: Masyarakat Harus Sadar Dan Pemerintah Tegas

Minggu, 18 April 2021 | 10:57

Pemuda Khonghucu Turut Mengecam Keras Penghinaan Jozeph Paul Zhang Pada Umat Islam

Minggu, 18 April 2021 | 10:43

Dukung Ukraina, Inggris Kirim Kapal Perang Ke Laut Hitam

Minggu, 18 April 2021 | 10:38

Andi Arief: Terserah Mau Ribut Vaksin Apa, Titah Raja Pembangunan Ibukota Jalan Terus

Minggu, 18 April 2021 | 10:27

IAEA Benarkan Iran Mulai Proses Pengayaan Nuklir Hingga 60 Persen

Minggu, 18 April 2021 | 10:00

Pemda Yang Tidak Tegakkan Larangan Mudik Patut Dikenai Sanksi

Minggu, 18 April 2021 | 09:57

Kondisi Keuangan Defisit, PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pindah Ibukota

Minggu, 18 April 2021 | 09:46

Selengkapnya