Berita

Perdana Menteri Nikol Pashinyan/Net

Dunia

Angkatan Bersenjata Armenia Tuntut Mundur Nikol Pashinyan

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 15:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Angkatan Bersenjata Armenia mengeluarkan pernyataan agar Perdana Menteri Nikol Pashinyan segera mengundurkan diri. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum, wakilnya, dan lebih dari tiga lusin komandan militer, para tentara itu mengatakan bahwa Niko sudah tidak bisa lagi memegang jabatan itu karena tidak mampu mengatasi krisis yang menimpa Armenia.

"Perdana Menteri dan pemerintah tidak lagi dapat membuat keputusan yang masuk akal dalam situasi kritis dan fatal ini bagi rakyat Armenia," isi pernyataan itu, seperti dikutip dari Radio of Armenia, Kamis (24/2).

"Pemerintahan yang tidak efisien dari otoritas saat ini dan kesalahan serius dalam kebijakan luar negeri telah membawa negara ini ke jurang kehancuran," lanjut isi pernyataan.


Pernyataan itu muncul setelah Wakil Kepala Staf Umum pertama Tiran Khachatryan diberhentikan dari jabatannya.

"Karena situasi saat ini, maka Angkatan Bersenjata Armenia menuntut pengunduran diri Perdana Menteri dan beserta pemerintahannya. Pada saat yang sama juga memperingatkan untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang anaknya meninggal karena membela Tanah Air dan Artsakh," bunyi pernyataan itu.

Pada Selasa (23/2) ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi demonstran di sepanjang jalan, mendesak Pashinyan untuk mengundurkan diri. Ini adalah demonstrasi ketiga dalam seminggu ini, yang menuntut Pashinyan mundur.

Penuntutan mundur ini terkait dengan cara penanganan Pashinyan terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Pasca ditandatanganinya pakta kesepakatan gencatan senjata antara Armenia dengan Azerbaijan, Pashinyan menghadapi tuntutan pengunduran diri dari massa yang marah atas keputusannya itu.

Menanggapi tuntutan Angkatan Bersenjata, Pashinyan mengatakan bahwa hal itu merupakan percobaan kudeta. Pashinyan akan memberikan klarifikasinya dan meminta para pendukungnya untuk berkumpul di pusat ibu kota Yerevan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya