Berita

Politikus PDIP, Ihsan Yunus, kembali mendapat panggilan KPK/Net

Hukum

Termasuk Ihsan Yunus, 3 Politisi PDIP Hari Ini Dipanggil KPK Dalam Kasus Korupsi Bansos

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 10:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah melakukan penggeledahan di rumah Ihsan Yunus, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus PDI Perjuangan itu sebagai saksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020, pada hari ini Kamis (25/2).

Ihsan yang memiliki nama lengkap M. Rakyan Ihsan Yunus ini dipanggil dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis siang (25/2).


Tak hanya Ihsan Yunus, KPK juga memanggil dua politisi PDIP lainnya. Yaitu Munawir selaku Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, dan Ngesti Nugraha selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang.

Hari ini penyidik juga dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi lainnya. Yakni Mutho Kuncoro selaku Direktur PT Asri Cipta Pratama, kemudian Firmansyah dan Rizki Maulana selaku anggota tim pengadaan barang/jasa bansos sembako.

Para saksi ini dipanggil dan diperiksa untuk tersangka Matheus Joko selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Para Rabu sore (24/2), tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Ihsan Yunus yang beralamat di Jalan Kayu Putih Selatan I, No 16 RT 06/06, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dari penggeledahan itu, KPK tidak mendapati dokumen atau alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara bansos yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat masih menjabat Menteri Sosial.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya