Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Resmi, SMI Tambah Anggaran PEN 2021 Rp 699 T

SELASA, 23 FEBRUARI 2021 | 19:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggaran program pemulihan eknomi nasional (PEN) naik dari Rp 627,9 triliun menjadi Rp 699,43 triliun tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan PEN 2021 tersebut akan disebar untuk lima klaster.

Pertama untuk perlindungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun dengan rincian Rp 28,71 triliun untuk program keluarga harapan (PKH), Rp 45,12 triliun untuk kartu sembako, Rp 12 triliun untuk bantuan sosial (bansos) tunai, Rp 20 triliun untuk pra kerja, Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dan Rp 37,18 triliun untuk perlindungan sosial lainnya.


"Perlindungan sosial diutamakan untuk 40 persen masyarakat kelas menengah ke bawah," jelas Sri Mulyani saat konferensi pers, Selasa (23/2).

Kenaikan PEN 2021 juga diberikan untuk klaster kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun. Jumlah ini naik 178 persen dari realisasi 2020 sebesar Rp 63,51 triliun. Nantinya, anggaran tersebut diperuntukkan testing dan tracing Rp 9,91 triliun, biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Klaster UMKM dan korporasi juga dapat kucuran tambahan, yakni sebesar Rp 186,81 triliun atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp 173,17 triliun.

Klaster keempat yang dapat kucuran yakni program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk padat karya Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.

Terakhir untuk insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun. Dana itu dialokasikan untuk PPh ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp 2,99 triliun, dan insentif lainnya Rp 12,3 triliun.

Untuk anggaran kesehatan juga ditambah sebesar Rp 130 triliun seiring dengan proyeksi penambahan dana untuk proses vaksinasi Covid-19.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya