Berita

Ilustrasi bantuan bagi masyarakat/Net

Nusantara

Bantuan Pemerintah Dalam Menangani Dampak Pandemi Dinilai Masih Tak Mampu Selesaikan Masalah

SELASA, 23 FEBRUARI 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bantuan yang digelontorkan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 bisa dibilang hanya sebuah solusi jangka pendek. Karena pemberian bantuan belum mampu menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat secara tuntas.

Sejauh ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan terkait pandemi Covid-19. Mulai dari bantuan sosial berupa sembako yang kemudian diganti dengan bantuan langsung tunai. Hingga bantuan permodalan bagi para pengusaha level UMKM.

Namun demikian, berdasarkan hasil survei Timur Barat Riset Center yang diterima Redaksi, Selasa (23/2), sebanyak 48,3 persen responden menyatakan bantuan ekonomi dari pemerintah memang bisa membantu. Tapi belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat.


Khususnya terkait penurunan penghasilan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat tetap harus berusaha keras untuk bisa menutupi kekurangan atas seluruh kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kemudian, sebanyak 29,6 persen menyatakan bantuan pemerintah bisa sangat membantu masyarakat kurang mampu yang biasa bekerja sebagai buruh kasar. Meski hanya sekadar meringankan beban dalam mencukupi kebutuhan sembako sehari-hari sembari menunggu keadaan kembali pulih.

Di sisi lain, ada 22,1 persen responden berharap bantuan tak hanya datang dari pemerintah saja. Mereka juga berharap para elite politik dan partai politik ikut membantu meringankan beban masyarakat.

Sehingga perbaikan ekonomi di masyarakat, khususnya di kalangan bawah bisa terdongkrak lebih kuat. Karena ada banyak pintu yang bisa digunakan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari mereka.

Survei yang dilakukan antara 26 Januari hingga 10 Februari ini mengambil data 2.000 sampel dengan responden yang berhasil diwawancarai berjumlah 1.985 orang. Sementara margin of error +/- 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Untuk memastikan kualitas dari penelitian ini dilakukan quality control sebesar 20 persen sampel dilakukan cross check data dengan diwawancarai ulang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya