Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Parlemen Kanada Tekan Pemerintahan Justin Trudeau Untuk Resmikan Mosi China Lakukan Genosida Pada Uighur

SELASA, 23 FEBRUARI 2021 | 13:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan yang memanas antara Beijing dan Ottawa sepertinya akan terus membara setelah anggota parlemen Kanada memilih untuk melabeli perlakuan China terhadap orang Uighur di Xinjiang sebagai genosida, pada Senin (22/2) waktu setempat,  Sebuah langkah yang dikecam oleh Tiongkok sebagai ‘provokasi jahat'.

Mosi yang mengatakan perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang merupakan genosida, disahkan dengan suara bulat di Dewan Perwakilan Rakyat Kanada. Parlemen kemudian menekan pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau untuk segera meresmikan mosi tersebut.

Mosi itu juga menyerukan agar Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dipindahkan jika ‘genosida’ yang mereka tudingkan berlanjut, seperti dikutip dari AFP, Selasa (23/2).

Langkah Kanada mengikuti apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat yang telah lebih dulu menuding China melakukan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang Januari lalu, sehari sebelum Donald Trump lengser dari jabatannya.

Sebelumnya, Trudeau mengatakan pada hari Jumat bahwa ada laporan pelanggaran signifikan yang muncul dari Xinjiang. Dan setelah pertemuan G7, dia mengatakan Kanada sedang berkonsultasi dengan sekutu internasionalnya tentang penggunaan istilah ‘genosida’ untuk apa yang terjadi di Uighur.

Beijing tidak tinggal diam. Mereka membalas pada Selasa (23/2), dan menyebut mosi itu sebagai tindakan memalukan dan provokasi jahat terhadap 1,4 miliar orang China.

“Upaya Kanada untuk menahan perkembangan China melalui pengesahan mosi terkait Xinjiang tidak akan berhasil,” kata kedutaan besar China di Ottawa dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan juga menuduh anggota parlemen Kanada ‘munafik dan tidak tahu malu’ karena menggunakan alasan hak asasi manusia untuk terlibat dalam manipulasi politik di Xinjiang.

Seruan tindakan yang berkembang di Kanada menggemakan keluhan tentang catatan hak asasi manusia China di negara-negara Barat lainnya, termasuk Amerika Serikat di mana Presiden Joe Biden berusaha membangun kembali aliansi untuk mempertahankan tekanan pada Beijing.

Presiden baru AS telah mengkritik Beijing atas situasi hak asasi manusianya, terutama pelanggaran di Xinjiang, termasuk dalam panggilan maraton dua jam dengan pemimpin China Xi Jinping.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp di Xinjiang, Pemerintah China kemudian membela mereka sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme Islam.

Beijing pada Senin juga mengatakan bahwa perlakuannya terhadap etnis minoritas di Xinjiang dan Tibet telah menonjol sebagai contoh cemerlang kemajuan hak asasi manusia China.

Dan Menteri Luar Negeri Wang Yi kemudian mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui sambungan video, bahwa “tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa atau penindasan agama di Xinjiang.”

Pernyataan terbaru Kanada bisa dipastikan akan merusak hubungan kedua negara yang memang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Hubungan kedua negara memburuk pada akhir 2018, sejak penangkapan eksekutif Huawei Meng Wanzhou atas surat perintah AS. Tindakan yang kemudian ‘dibalas’ dengan penahanan dua warga Kanada - mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor - oleh China.

Kedua pria itu hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar sejak ditahan atas tuduhan mata-mata.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya