Kualitas demokrasi Indonesia selama masa pandemi Covid-19 ditemukan menurun, berdasarkan hasil kajian The Habibie Center.
Peneliti The Habibie Center, Sopar Peranto menerangkan, pihaknya melakukan kajian selama lima bulan terkahir pada masa pandemi di akhir tahun 2020.
The Habibie Center, katanya, mengacu pada literatur sejumlah lembaga internasional seperti; Freedom House 2020, Council on Foreign Relation 2020 dan Joural of Democracy 2020, dan mengkolaborasikan dengan fakta yang terjadi di Indonesia.
"Empat tahun terakhir dari laporan
freedom house menunjukkan penurunan demokrasi di Indonesia," ujar Sopar Peranto dalam jumpa pers virtual Senin (22/2).
Pada tahun 2020, Sopar Peranto menyebut pendemi Covid-19 mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia yang sudah terjadi selama satu setengah dekade terakhir.
"Apa yang terjadi di Indonesia, dari hasil studi lima bulan terakhir ini? Ada dinamika demokrasi yang terjadi sejak awal Covid, politisasi dan sentralisasi kekuasaan," bebernya.
Contoh dari politisasi kekuasaan yang terjadi selama masa pandemi disebutkan Sopar Peranto. Yang pertama adalah tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan Covid-19.
"Banyak daerah di tingkat kabupaten/kota melakukan
lockdown atau mengunci kedatangan orang asing atau orang dari luar daerahnya. Namun terjadi keputusan yang simpang siur, apakah akan dilakukan lockdown atau tidak," jelas Sopar Peranto.
Yang menarik dari hasil kajian The Habibie Center ini yakni terkait sentralisasi kekuasaan yang meningkat selama masa pandemi Covid-19. Di mana, ini bisa dilihat dari kebijakan atau regulasi yang disahkan pemerintah.
"Bisa dilihat dari kebijakan yang lahir di masa pandemi ini misalnya UU Cipta Kerja, dalam hal ini memperkuat posisi pusat dalam mensentralisasi semua aspek, dalam hal ekonomi, perburuhan hingga pendidikan," tuturnya.
Maka dari itu, The Habibie Center merekomendasikan agar pemerintah melakukan penguatan kembali peran masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat.
"Memburuknya kualitas demokrasi selama masa pandemi perlu mendapat perhatian serius semua kalangan. Upaya-upaya perbaikan harus dilakukan," harap Sopar Peranto.
"Misalnya, dengan memperkuat peran kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan negara," tandasnya.
