Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf/Net

Politik

PKS Dukung Rencana Tokoh Adat Sumbar Gugat SKB 3 Menteri Ke MA

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana tokoh adat Minangkabau yang didukung oleh 300 advokat menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah, yang terbit setelah insiden nonmuslim wajib mengenakan hijab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung rencana gugatan dari tokoh Sumatera Barat dan ratusan advokat yang akan menggugat SKB 3 Menteri tersebut. Sebab, upaya hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali.

"Setuju. Karena itu hak konstitusional warga negara dan itulah cara yang berbudaya," kata Bukhori Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (22/2).

Senada, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai wajar apabila tokoh masyarakat Sumbar dan ratusan advokat berencana menggugat SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah itu. Pasalnya, Indonesia merupakan negara demokrasi dan setiap daerah memiliki otonomi sendiri. 

"Di era demokrasi dan otonomi daerah respon terhadap kebijakan pemerintah Pusat adalah hal wajar," kata Mardani.

Lagipula, menurut Mardani, mekanisme hukum untuk menggugat SKB 3 Menteri juga sangat jelas, yakni bisa dengan melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA).

"Pesan saya ke pemerintah pusat, santai saja pada respon daerah. Hadapi dengan wajar. Kalau kebijakannya kuat MA akan memenangkan," demikian Ketua DPP PKS ini.

Sedikitnya 300 advokat disiapkan untuk menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah yang terbit setelah kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Eks Walikota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang mengumpulkan para advokat itu untuk menggugat SKB 3 menteri.

"Ada 300 orang lawyer (pengacara) yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi Bahar di Padang, Kamis (18/2) lalu.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

Turki Bersedia Bersahabat Dengan Mesir, Tapi Tetap Tak Terima Ikhwanul Muslimin Dicap Kelompok Teroris

Kamis, 22 April 2021 | 06:29

Putin: Siapa Pun Yang Memprovokasi Rusia Dan Melewati Garis Merah, Dia Akan Menyesal

Kamis, 22 April 2021 | 06:12

Polemik Vaksin Nusantara, Melki Laka Lena: Komunikasi Peneliti Dan BPOM Enggak Jalan

Kamis, 22 April 2021 | 06:01

Pesimistis Rizal Ramli, Cita-cita Indonesia Bebas Krisis Mustahil Karena Menteri Keuangan Terbalik

Kamis, 22 April 2021 | 05:41

Dibanding Menteri Lain, Airlangga Paling Loyal Kepada Presiden Jokowi

Kamis, 22 April 2021 | 05:15

Dahlan Iskan: Bapaknya Vaksin Nusantara Itu AS, Ibunya Indonesia

Kamis, 22 April 2021 | 04:43

Tumbuh 20 Persen

Kamis, 22 April 2021 | 04:30

Adhie Massardi: Erick Thohir Cukup Bersihkan Orang-orang Islamophobia Di BUMN Sebagai Kado Lebaran Terindah

Kamis, 22 April 2021 | 04:08

Ada Skenario Untuk Memecah Umat Islam Di Balik Tingkah Jozeph Paul Zhang

Kamis, 22 April 2021 | 03:26

Dugaan Korupsi Dana Ponpes, Kejati Diminta Fokus Periksa Pejabat Biro Kesra Dan Presidium FSPP

Kamis, 22 April 2021 | 02:35

Selengkapnya