Berita

Kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo/Rep

Politik

Tingkat Kepuasan Publik: Joko Widodo 65,4 Persen, Maruf Amin 50,8 Persen

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menjelang 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik, yaitu 65,4 persen. Sementara yang tidak puas mencapai 29,1 persen.

Demikian rilis survei terbaru Parameter Politik Indonesia, Senin (22/2). Survei dilakukan pada 3-8 Februari 2021.

Survei Parameter Politik Indonesia dilakukan dengan wawancara telepon terhadap 1.200 responden, dengan menggunakan metode simple random sampling. Adapun margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja Wapres Maruf Amin cenderung lebih rendah dengan angka kepuasan mencapai 50,8 persen. Sementara yang tidak puasan mencapai 43,8 persen.

Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Wapres menurun adalah minimnya respon Wapres terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan Islam politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, bidang pembangunan infrastruktur (68,7 persen) menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Penyaluran bantuan sosial Covid-19 juga sudah dirasakan oleh mayoritas masyarakat sehingga mampu menjadi parameter tertinggi kedua dalam penilaian keberhasilan kinerja pemerintah (66,9 persen).

Selanjutnya, layanan kesehatan (65,1 persen), pendidikan (63,1 persen), penanganan Covid-19 (60,4 persen), stabilitas politik (54,0 persen), pemberantasan korupsi (53,1 persen), dan ekonomi (53,1 persen).

"Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah (49,7persen)," ujar Adi Prayitno, Senin (22/2).

Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya