Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti/Net

Politik

Ray Rangkuti: ’Kecolongan 2 Kali’ Bikin PDIP Dan Demokrat Sama-sama Untung

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 09:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perseteruan PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat belakangan kembali memanas setelah eks Sekjen Demokrat Marzuki Alie mengurai pengakuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada dirinya bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah kecolongan dua kali saat Pilpres 2004, dinilai hanya gosip politik biasa yang perdebatannya tidak akan bertahan lama.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (22/2).

"Tidak akan banyak. Ini hanya sebatas gosip politik biasa," ujar Ray Rangkuti.


Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, soal tudingan Megawati 'kecolongan dua kali Pilpres' oleh SBY dan sebaliknya SBY mengaku justru dizalimi oleh Megawati, itu penting bagi PDIP untuk mengklarifikasi.

"Apa yang mereka sebut sebagai rekayasa terzalimi, khususnya peristiwa penggantian SBY dari menkopolhukam. Sebatas itu. Tapi tentu tetap penting bagi PDIP (klarifikasi)," kata Ray Rangkuti.

"Sementara bagi Partai Demokrat, isu ini, sejauh ini, terlihat tidak terlalu mengganggu. Dan saya kira akan begitu seterusnya," sambungnya.

Bahkan pada tingkat tertentu, menurut Ray Rangkuti, isu ini dapat membantu posisi Partai Demokrat untuk terlihat lebih tegas oposisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan sejauh ini, ketegasan posisi oposisi Partai Demokrat berbuah naiknya elektabilitas Partai Demokrat," tuturnya. 

"Oleh karena itu, entah ada rekayasa atau tidak, isu ini membuat PDIP dan PD sama-sama diuntungkan secara politik," demikian Ray Rangkuti. 

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya menanggapi pernyataan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut kecolongan dua kali di Pilpres 2004.

Marzuki menyebut mantan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) yang mengatakan bahwa Megawati 'kecolongan dua kali pada Pilpres 2004 silam.

Sementara itu, Hasto menilai pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa SBY yang menciptakan desain pencitraan seolah saat dia menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dizalimi Presiden kelima RI, Megawati.

Saat itu pernah berhembus isu SBY merasa dizalimi Megawati, sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam.

“Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah 'kecolongan dua kali' sebagai cermin moralitas tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).

“Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizalimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzalimi dirinya sendiri demi politik pencitraan,” imbuhnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya