Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Terancam Digusur Asing, Komisi VI: Lindungi UMKM Dan Batasi Impor

SABTU, 20 FEBRUARI 2021 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah diminta segera menyelesaikan regulasi barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, regulasi penting untuk mengatur dan membatasi barang-barang impor yang diperdagangkan di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat menanggapi keluhan netizen dengan tagar #SellerAsingBunuhUMKM di Twitter baru-baru ini.


"Produk-produk dalam negeri mesti dilindungi, jangan sampai terdelusi oleh produk-produk negara luar karena kalah bersaing, misalnya soal harga," kata Darmadi menanggapi ramainya gerakan #SellerAsingBunuhUMKM di media sosial, Sabtu (20/2).

Politisi PDIP ini khawatir bila merebaknya produk luar negeri akan berdampak panjang bagi pelaku usaha lokal. Lebih murahnya barang impor mengancam pelaku UMKM gulung tikar yang ujungnya akan memengaruhi perekonomian dalam negeri.

Selain itu, Darmadi juga berharap agar platform-platform e commerce yang ada di tanah air memberikan porsi yang lebih kepada produk-produk UMKM dalam negeri.

"Ini penting agar produk-produk UMKM tersalurkan dengan maksimal. Platform e commerce kita juga mesti membatasi produk dari luar. Itu makanya perlu ada regulasi yang mengatur ini semua," tegasnya.

Nantinya, lanjut dia, regulasi yang dirancang tidak hanya penekanannya pada aspek penerimaan negara dari sisi pajak saja, namun bagaimana agar pemerintah mempunyai blue print untuk peningkatan daya saing.

Yang tak kalah pentingnya, kata dia, pemerintah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan produk guna memiliki daya saing yang memadai.

"Punya kompetensi sehingga bisa membuat produk-produk yang bisa bersaing dengan produk impor. Pilihan strateginya di antaranya cost leadership, fokus atau diferensiasi produk," demikian Darmadi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya