Politik identitas dianggap sudah ada dan dilakukan sejak sebelum zaman orde lama dan berlanjut hingga saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Arief Poyuono, Wakil Ketum Gerindra periode 2015-2020 di acara Webinar Nasional bertajuk "Politik Identitas Dalam Politik Praktis Indonesia" yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Jumat siang (19/2).
"Politik identitas sudah ada sejak dahulu, sebelum sumpah pemuda, lahir kembali saat orde lama, juga terjadi di luar negeri, pasca reformasi," ujar Arief seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/2).
Arief menilai, mayoritas partai politik di Indonesia menggunakan politik identitas untuk meraih dukungan dari masyarakat.
"Di partai saya, belum ada demokratisasi, masih kental yang namanya juga politik identitas. Begitu juga dengan PDIP belum ada demokratisasi, di Nasdem, di Demokrat," kata Arief.
Akan tetapi kata Arief, hanya ada satu partai yang tidak adanya politik identitas.
"Saya melihat dari seluruh partai, itu memang Partai Golkar itu adalah partai yang menjalankan pesan reformasi 98. Dimana di partainya terjadi demokratisasi, tidak ada politik identitas di situ," jelas Arief.
Arief pun menyebut, Golkar pernah keliru karena mendukung pasangan Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014.
"Partai Golkar itu sebuah partai yang memang seharusnya kemarin itu ada di grupnya Jokowi-JK, tidak di grupnya Prabowo-Hatta. Karena memang Golkar ini adalah satu-satunya partai yang bisa mengemban amanah reformasi," terangnya.
Amanah reformasi yang dimaksud Arief Poyuono adalah demokratisasi dengan jalan demokratisasi, akan meniadakan yang namanya politik berbau identitas," terangnya.
Selain itu masih kata Arief, ada juga demokratisasi di sebuah partai identitas, seperti PKS.
"Tapi kan itu menjadi kelompok identitas, sangat jelas identitasnya bahwa PKS itu adalah identitas berdasarkan agama. Begitu juga PKB walaupun di PKB juga banyak kader-kader yang non muslim, tapi tetap secara stereotip bahwa PKB, PKS, PAN, PPP itu adalah partai yang berlabel identitas," tutur Arief.
Karena menurut Arief, politik identitas tidak bisa dilepaskan dari sebuah perpolitikan di negara.
"Tetapi bagaimana mengelolanya agar politik identitas itu di Indonesia ini tidak memecah sebuah kesepakatan bersama the founding founder bahwa Indonesia dibangun dengan keanekaragaman agama, suku etnik dan identitas," terangnya.
"Jadi ini penting, kenapa saya katakan penting? Perlu adanya pendidikan politik yang bisa ditularkan di partai-partai yang ada di Indonesia ini. Karena kalau tidak, justru ini sangat membahayakan keberadaan Indonesia sendiri," sambungnya.
