Berita

Menteri Pembangunan Daerah Kosovo/Net

Dunia

Menteri Kosovo Minta Pemerintah Nyatakan PKK Sebagai Kelompok Teroris

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 14:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri pembangunan daerah Kosovo, Enis Kervan, meminta pemerintah agar secara resmi menunjuk Organisasi Teroris Fetullah (FETO) dan PKK/PYD sebagai kelompok teroris.

Hal itu disampaikan Kervan saat dirinya berbicara pada pertemuan kabinet yang diadakan di gedung Perdana Kementerian selama diskusi tentang platform intelijen dan kebijakan keamanan Kosovo pada Kamis (18/2) waktu setempat.

Dia mengatakan, kedua organisasi teroris tersebut dapat secara serius membahayakan Kosovo dan mencatat bahwa PKK telah diakui sebagai organisasi teroris oleh UE dan AS. .


"Saya kira organisasi seperti PKK, PYD dan FETO, yang melakukan kejahatan di seluruh dunia, bisa merugikan Kosovo. Oleh karena itu, menurut saya mereka harus dimasukkan dalam strategi keamanan ini," kata Kervan, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (19/2).

Dia juga menambahkan bahwa Kosovo akan mendapat keuntungan dari peningkatan kerja sama dengan Turki untuk melawan organisasi teroris ini.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Avdullah Hoti meminta agar permintaan Kervan dialihkan ke Badan Intelijen Kosovo (AKI) untuk ditinjau.

"Kebijakan intelijen dan keamanan kami dikoordinasikan dengan dan sejalan dengan mitra internasional kami," kata Hoti.

Meski permohonan itu diterima kabinet tanpa suara negatif atau abstain, namun itu akan tetap dikirim ke Komisi Pengawas Parlemen AKI dan direktur AKI untuk ditinjau.

FETO dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gulen, telah mengatur kudeta yang berhasil dikalahkan pada 15 Juli 2016 di mana 251 orang menjadi martir dan melukai sebanyak 2.734 orang.

PKK telah meneror Turki sela hampir 35 tahun. Selama periode tersebut mereka telah menyebabkan sedikitnya 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi. PKK mempunyai cabang di Suriah dengan nama YPG.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya