Berita

John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional (NSA) era Donald Trump/Net

Dunia

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS Ingatkan Biden Tak Ulangi Kesalahan Obama Soal Iran

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 08:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Penasihat Keamanan Nasional (NSA) era Donald Trump, John Bolton angkat bicara terkait rencana pemerintahan Biden untuk kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran.

Dalam wawancara bersama Al-Arabiya pada Kamis (18/2), Bolton mengingatkan bahwa Iran terus menjadi ancaman bagi komunitas internasional, dan akan menjadi kesalahan bagi Presiden AS Joe Biden untuk meringankan sanksi terhadap rezim Teheran.

Diplomat veteran AS itu juga memperingatkan Biden dan para pembantunya, agar tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Obama bahwa Iran adalah kekuatan besar di kawasan itu.


"Saya khawatir bahwa kecenderungan nyata dari kepresidenan Biden adalah mengulangi apa yang dipikirkan Obama, yaitu bahwa Iranlah yang merupakan kekuatan besar di kawasan itu, dan bahwa Iran… yang pada akhirnya akan menjadi batu karang stabilitas di Timur Tengah," kata Bolton dalam wawancara tersebut, seperti dilaporkan Al-Arabiya, Jumat (19/2).

"Saya pikir itu sepenuhnya kebalikan dari kebenaran," katanya, seraya menambahkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan rakyat Iran atau negara itu.  

"Jadi, gagasan bahwa entah bagaimana Iran, di bawah rezimnya saat ini, bisa menjadi aktor yang bertanggung jawab di Timur Tengah, benar-benar salah arah," kata Bolton.

Biden tidak merahasiakan niatnya untuk masuk kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani di bawah pemerintahan Obama pada 2015.

Bolton adalah salah satu orang yang meyakinkan mantan Presiden Donald Trump untuk menarik diri dari kesepakatan tiga tahun kemudian, tepatnya pada 2018.

Sejak itu, kampanye tekanan maksimum pun terjadi, yang mencakup sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran dan mereka yang mendukung rezim dan proksi-proksinya secara global.

Dan Bolton membela kebijakan pemerintahan Trump yang katanya menimbulkan rasa sakit 'lebih' pada rezim Iran daripada yang diperkirakan orang.  

"Kami diberitahu bahwa sanksi multilateral tidak dapat dilakukan, sanksi sepihak Amerika juga tidak dapat melakukannya. Tetapi sanksi kami ternyata jauh lebih efektif daripada sanksi multilateral Dewan Keamanan PBB," katanya.

Mengenai masuk kembali ke JCPOA, Bolton yakin Biden dan timnya merasa jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan karena perubahan perkembangan politik selama bertahun-tahun.

"Jika Biden memasukkan kembali kesepakatan itu dan ada ketidakpatuhan dari Iran, itu akan menjadi penyerahan total," kata Bolton.

Dalam wawancara tersebut, Bolton juga melancarkan kecaman terhadap pemerintahan Biden karena mengeluarkan Houthi yang didukung Iran dari daftar teroris.

Pada hari Selasa, sebutan teroris yang dikenakan pada Houthi dan para pemimpinnya, termasuk Abdel Malik al-Houthi, dicabut oleh AS.

"Saya pikir itu naif," kata Bolton kepada Al Arabiya. Dia mengatakan bahaya nyata di Yaman adalah pendanaan Iran dan penyediaan senjata untuk Houthi.

Mengakui bahwa bernegosiasi dengan teroris 'hampir merupakan tugas yang mustahil', Bolton mengatakan Iran dan Houthi mengeksploitasi situasi 'dengan sangat efektif'.

Dan sekarang dengan pencabutan penunjukan, pemerintahan Biden telah kehilangan titik pengaruh lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya