Berita

Dino Patti Djalal/Net

Hukum

Soal 'Mafia Tanah' Dino Patti Djalal Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Fredy Kusnadi melalui kuasa hukumnya Tonin Tachta melaporkan Dino Patti Djalal ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Eks Wamenlu itu dilaporkan atas unggahanya di akun Instagram @dinopattidjalal yang menuduh Fredy Kusnadi sebagai mafia tanah.

Kuasa hukum Fredy Kusnadi, Tonin Tachta Singarimbun, mengklaim laporan itu diterima dengan nomor LP/B/0116/II/2021/Bareskrim tertanggal 17 Februari 2021. Hanya saja, Tonin tidak memberikan lampiran bukti penerimaan laporan tersebut kepada awak media yang mewawancarainya di Bareskrim.

"Kami minta dua, ada pasal 45 juga ayat 2. Tapi tidak apa-apalah, ini pembelajaran saja karena dia dirugikan dikatakan Bapak Kapolri yang boleh melaporkan adalah yang dirugikan korbannya. Kan korban dia," kata Tonin sembari menunjuk Fredy yang turut ikut membuat laporan, Rabu malam (17/2).


Dalam laporan ini, Dino sendiri diduga telah menyampaikan pencemaran nama baik berkaitan dengan unggahannya tersebut. Termasuk, kata Tonin, sejumlah tudingan yang disebarkan bahwa kliennya merupakan dalang mafia tanah. Tonin memaparkan Dino dituduh melanggar pasal 45A Ayat 3 Jo 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang ITE.

"Di IG ditampilkan seorang perempuan duduk di lantai dan dia disuruh nangis-nangis sedangkan dia duduk di atas. Dipropaganda sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa Fredy ini seperti yang dikatakan," kata Tonin menerangkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya