Berita

Ilustrasi Ibu Hamil/Net

Kesehatan

Turunkan Angka Stunting, BKKBN Buat Program Wajib Lapor Bagi Calon Pengantin

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 20:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan pada anak) akan dimulai dari hulunya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, stunting harus ditangani dengan mengubah hal yang paling mendasar, yaitu reformasi di tingkat pelayanan kesehatan reproduksi.

Karena menurutnya, stunting ibarat produk yang dihasilkan dari kehamilan. Sehingga, ibu hamil yang menghasilkan bayi harus dipastikan kesehatannya.


"Kita tau sekarang ini sudah 23 persen prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6 persen," ujar Hasto dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

"Artinya, dari angka itu hampir 23 persen sudah given, lahirnya sudah tidak sesuai standar,” sambungnya.

Karena itu, Hasto memastikan BKKBN akan membuat program wajib lapor bagi calon pengantin dalam kurun waktu tiga bulan sebelum menikah.

Program ini, dijelaksan Hasto adalah untuk memastikan kesehatan calon pengantin lewat sejumlah pemeriksaan kesehatan. Misalnya, pemeriksaan hemoglobin (hb).

"Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil. Makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," paparnya.

Dalam catatan BKKBN, hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan. Karena itu Hasto mengibaratkan orang hamil sebagai pabrik pembuat bayi.

Dari pengibaratan itu, Hasto menganggap penting proses perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil, agar bayi yang dilahirkan bisa berkualitas.

"Logikanya begitu kalau kita ingin membikin bayi bagus, siapa yang akan membikin bayi ini harus bagus juga. Makanya harus dikawal dengan tertib dan disiplin," tuturnya.

Maka dari itu, Hasto menilai strategi yang disusunnya ini sebagai satu upaya reformasi sistem layanan di tingkat bawah dengan membangun sistem baru.

"Saya kira ini salah satu tugas (BKKBN) dari Presiden. Ini juga bagian dari janji Presiden bahwa 14 persen penurunan stunting, juga janji lain berupa reformasi sistem kesehatan," demikian Hasto Wardoyo.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya