Berita

Ilustrasi Ibu Hamil/Net

Kesehatan

Turunkan Angka Stunting, BKKBN Buat Program Wajib Lapor Bagi Calon Pengantin

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 20:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan pada anak) akan dimulai dari hulunya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, stunting harus ditangani dengan mengubah hal yang paling mendasar, yaitu reformasi di tingkat pelayanan kesehatan reproduksi.

Karena menurutnya, stunting ibarat produk yang dihasilkan dari kehamilan. Sehingga, ibu hamil yang menghasilkan bayi harus dipastikan kesehatannya.


"Kita tau sekarang ini sudah 23 persen prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6 persen," ujar Hasto dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

"Artinya, dari angka itu hampir 23 persen sudah given, lahirnya sudah tidak sesuai standar,” sambungnya.

Karena itu, Hasto memastikan BKKBN akan membuat program wajib lapor bagi calon pengantin dalam kurun waktu tiga bulan sebelum menikah.

Program ini, dijelaksan Hasto adalah untuk memastikan kesehatan calon pengantin lewat sejumlah pemeriksaan kesehatan. Misalnya, pemeriksaan hemoglobin (hb).

"Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil. Makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," paparnya.

Dalam catatan BKKBN, hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan. Karena itu Hasto mengibaratkan orang hamil sebagai pabrik pembuat bayi.

Dari pengibaratan itu, Hasto menganggap penting proses perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil, agar bayi yang dilahirkan bisa berkualitas.

"Logikanya begitu kalau kita ingin membikin bayi bagus, siapa yang akan membikin bayi ini harus bagus juga. Makanya harus dikawal dengan tertib dan disiplin," tuturnya.

Maka dari itu, Hasto menilai strategi yang disusunnya ini sebagai satu upaya reformasi sistem layanan di tingkat bawah dengan membangun sistem baru.

"Saya kira ini salah satu tugas (BKKBN) dari Presiden. Ini juga bagian dari janji Presiden bahwa 14 persen penurunan stunting, juga janji lain berupa reformasi sistem kesehatan," demikian Hasto Wardoyo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya