Berita

Mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara/Net

Politik

Jika Terbukti Bersalah, Pakar Setuju Juliari, "Madam", Dan "Anak Pak Lurah" Dijatuhi Hukuman Mati

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dorongan agar koruptor bantuan sosial (bansos) dihukum mati terus disuarakan dari berbagai kalangan.

Salah satunya disuarakan oleh pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat kasus korupsi bansos selain Juliari Peter Batubara (JPB) yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Pihak-pihak lain yang dimaksud adalah sosok "Madam" dan "Anak Pak Lurah” yag kerap dikaitkan dalam pemberitaan korupsi bansos.

Menurut Abdul Fickar, korupsi bansos bukan hanya melanggar Pasal 2 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melainkan juga melanggar Pasal 28 huruf i UUD 1944.

"Sebenarnya berdasarkan UUD45 Pasal 28 i hak untuk hidup termasuk hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi maksimalnya adalah hukuman seumur hidup tanpa hak remisi," ujar Abdul Fickar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

Abdul Fickar pun mengaku sangat setuju terhadap para koruptor dihukum mati.

"Saya sangat setuju terhadap koruptor Juliari Batubara dan lain-lainnya termasuk 'Madam' dan 'Anak Pak Lurah' jika terbukti, dijatuhi hukuman seumur hidup sampai busuk (mati) di penjara," tegas Abdul.

Sebab, kata Abdul, korupsi bansos merupakan kasus perbuatan rasuah yang sangat keji dan tidak tahu diri.

“Sudah jadi pejabat tinggi tapi menyalahgunakan jabatannya di masa bencana. Yang dikorupsi juga jatah rakyat pula, ini korupsi paling keji!" pungkasnya.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

Turki Bersedia Bersahabat Dengan Mesir, Tapi Tetap Tak Terima Ikhwanul Muslimin Dicap Kelompok Teroris

Kamis, 22 April 2021 | 06:29

Putin: Siapa Pun Yang Memprovokasi Rusia Dan Melewati Garis Merah, Dia Akan Menyesal

Kamis, 22 April 2021 | 06:12

Polemik Vaksin Nusantara, Melki Laka Lena: Komunikasi Peneliti Dan BPOM Enggak Jalan

Kamis, 22 April 2021 | 06:01

Pesimistis Rizal Ramli, Cita-cita Indonesia Bebas Krisis Mustahil Karena Menteri Keuangan Terbalik

Kamis, 22 April 2021 | 05:41

Dibanding Menteri Lain, Airlangga Paling Loyal Kepada Presiden Jokowi

Kamis, 22 April 2021 | 05:15

Dahlan Iskan: Bapaknya Vaksin Nusantara Itu AS, Ibunya Indonesia

Kamis, 22 April 2021 | 04:43

Tumbuh 20 Persen

Kamis, 22 April 2021 | 04:30

Adhie Massardi: Erick Thohir Cukup Bersihkan Orang-orang Islamophobia Di BUMN Sebagai Kado Lebaran Terindah

Kamis, 22 April 2021 | 04:08

Ada Skenario Untuk Memecah Umat Islam Di Balik Tingkah Jozeph Paul Zhang

Kamis, 22 April 2021 | 03:26

Dugaan Korupsi Dana Ponpes, Kejati Diminta Fokus Periksa Pejabat Biro Kesra Dan Presidium FSPP

Kamis, 22 April 2021 | 02:35

Selengkapnya