Berita

Juru bicara Hamas Hazem Qassem/Net

Dunia

Israel Blokir Vaksin Ke Jalur Gaza, Hamas: Ini Kejahatan Nyata Dan Pelanggaran Hukum Internasional

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Organisasi Islam Palestina, Hamas, mengecam pemerintah Israel karena menolak untuk mengizinkan sekitar 2.000 dosis vaksin virus corona yang ditujukan untuk petugas kesehatan Gaza.

Kecaman tersebut disampaikan oleh juru bicara Hamas Hazem Qassem. Dia mengatakan apa yang dilakukan Israel sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.

"Tindakan Israel menandai kejahatan nyata dan pelanggaran semua hukum internasional dan standar kemanusiaan," Ujar Qassem, seperti dikutip dari AFP, Rabu (17/2).


Sebelumnya, Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel, telah merencanakan untuk mengirim dosis Sputnik V Rusia melalui Israel ke Gaza, wilayah terpisah yang dijalankan oleh gerakan Islam Hamas.

Tetapi pada Senin (15/2) malam, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Israel telah memblokir pengiriman tersebut.

Otoritas Palestina lewat juru bicaranya Ibrahim Melhem, mendesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk 'mengutuk Israel' atas penghalang tersebut.  

"Palestina meminta WHO dan organisasi internasional lainnya untuk meminta (Israel) bertanggung jawab penuh atas bahaya yang timbul dari pencegahan masuknya vaksin ke Jalur Gaza," ujar Melhem, Selasa (16/2).

Palestina mengatakan bahwa kampanye vaksinasi untuk masyarakat umum telah diundur dengan adanya penundaan pengiriman tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya